Azmi Syahputa: Tikus Kantor Tidak Tumbuh Karena Kelaparan Melainkan Keserakahan

POSMETRO MEDAN, Medan- Tindakan menyambar tegas, cepat, dan taktis yang dilakukan oleh Jaksa Agung melalui tim jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dalam menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) ( Rabu 3/6) pasca-pencopotan pucuk pimpinannya BGN merupakan langkah hukum berani dan terukur, termasuk dilakukan pemeriksaan intensif dan langsung menahan para pelaku jajaran petinggi BGN, layak di apresiasi .

"Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki keseriusan dalam menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara, terlebih ketika program yang dikelola menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi bangsa," kata Azmi Syahputra , Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti kepada wartawan, Rabu (3/6/2026)

Menurut Sekjend Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) itu, fenomena penyalahgunaan jabatan kembali mengingatkan pada satu kenyataan pahit bahwa, "tikus kantor tidak tumbuh karena kelaparan, melainkan karena keserakahan".

Baca Juga:

• Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan
• DPP HARI Soroti Kasus Keracunan Siswa di Sejumlah Daerah, Desak BGN Perketat Standar Higienitas Dapur SPPG

"Ia tidak mengambil karena tidak memiliki, tetapi karena tidak pernah merasa cukup. Padahal jabatan memiliki batas waktu, sedangkan pertanggungjawaban hukum, tranparansi dan nama baik memiliki umur yang jauh lebih panjang," katanya.

Menurutnya, program gizi nasional menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, masa depan anak-anak Indonesia, serta penggunaan dana publik yang harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Kapolsek Laubaleng Sambangi Sekolah, Imbau Pelajar Jauhi Tawuran dan Balap Liar
• Tindak Lanjut Keracunan MBG, Delapan Hasil Kesepakatan RDP Akan Disampaikan ke BGN

Karena itu, sambungnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang.

"Jabatan publik diberikan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memperdagangkan kewenangan atau menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi," kata Azmi.

Ketika kepercayaan publik disalahgunakan, katanya, kerugian yang timbul bukan hanya bersifat finansial kerugian negara , namun juga merusak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Karena itu, langkah Jampidsus yang bergerak cepat mengusut perkara ini layak mendapat apresiasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara berkualitas, menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen, aliran dana, pola pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang diduga turut menikmati manfaat dari penyimpangan tersebut," sambunya.

Menurut Azmi, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, namun harus profesional dan proporsional dan harus mampu menjangkau siapa pun yang bertanggung jawab sepanjang ada alat bukti yang sah dan cukup atas perbuatan siapapun pelaku yang terlibat.(REL/KIF)

Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan

DPP HARI Soroti Kasus Keracunan Siswa di Sejumlah Daerah, Desak BGN Perketat Standar Higienitas Dapur SPPG

Kapolsek Laubaleng Sambangi Sekolah, Imbau Pelajar Jauhi Tawuran dan Balap Liar

Tindak Lanjut Keracunan MBG, Delapan Hasil Kesepakatan RDP Akan Disampaikan ke BGN

BGN Hentikan Sementara 45 SPPG di 2 Daerah Kabupaten Simalungun

Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen