POSMETRO MEDAN- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta seluruh jajarannya akomodatif mendukung proses hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Agus Andrianto menyatakan jajarannya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
Proses hukum yang berjalan, sebut Agus Andrianto, wajib didukung.
Baca Juga:
"Saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses itu1" kata Agus Andrianto di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Dia mengatakan lembaganya siap membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang dibutuhkan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.
Baca Juga:
Ini, kata Agus Andrianto seperti dilansir Antara, menjadi momentum berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel.
Menurut dia, Kementerian Imipas juga sudah menonaktifkan pejabat yang tersangkut kasus hukum di KPK dari jabatannya sebagai langkah penegakan disiplin internal.
Langkah ini, tegas Agus Andrianto, untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik.
Agus Andrianto juga mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Sekadar diketahui 3 Juni 2026, KPK menggelar OTT alias operasi tangkap tangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
OTT dimaksud diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.
Selain itu, OTT itu berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam OTT itu KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas 8 orang penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, dan 9 orang pihak swasta yang berperan sebagai perantara mengurus dokumen-dokumen keimigrasian.
Dari 17 orang itu beberapa orang diantaranya Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.
Sedang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim diketahui menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada Rabu 3 Juni 2026 malam.***
Wesly Silalahi, walikota Pematang Siantar mengakui sekaligus bangga kota Ini menjadi tuan rumah Apel Kebangsaan.
Sumut 10 menit lalu
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberi motivasi saat menutup Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Seskoad Tahun Anggaran 2026 di Bandung.
Inter-Nasional 38 menit lalu
Massa mendemo dugaan korupsi Waliikota Siantar Wesly Silalahi dan kroninya.
Sumut 47 menit lalu
Dari SMA Negeri 4 Pematangsiantar, 74 siswa dilaporkan tembus di PTN Top Jawa Lewat UTBK.
Berita satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tapsel Aksi nyata dan kepedulian terhadap penyintas bencana kembali ditunjukkan oleh Relawan Rumah Zakat di Tapanuli Selata
Sumut satu jam lalu
Polda Sumut menurunkan unit Polsatwa K9 untuk memperkuat pengamanan AFF U19.
Sport 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Dairi Universitas Negeri Medan melalui LPPM UNIMED melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan program Pen
Sumut 2 jam lalu
Warga Labuhanbatu kini menjerit menyusul gas LPG 3 Kg langka dan mahal di pasaran. Duh!
Bisnis 2 jam lalu
Menteri Agus Andrianto yang meminta seluruh jajarannya untuk tetap akomodatif mendukung upaya KPK membongkar kasus yang sedang hangat ini.
Inter-Nasional 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tebing Tinggi Prestasi membanggakan kembali diukir dua siswi MIN 1 Tebing Tinggi dalam ajang Madrasah Science Olympiad (MS
Sumut 2 jam lalu