POSMETRO MEDAN- Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta seluruh jajarannya akomodatif mendukung proses hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Agus Andrianto menyatakan jajarannya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
Proses hukum yang berjalan, sebut Agus Andrianto, wajib didukung.
Baca Juga:
"Saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses itu1" kata Agus Andrianto di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Dia mengatakan lembaganya siap membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang dibutuhkan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.
Baca Juga:
Ini, kata Agus Andrianto seperti dilansir Antara, menjadi momentum berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel.
Menurut dia, Kementerian Imipas juga sudah menonaktifkan pejabat yang tersangkut kasus hukum di KPK dari jabatannya sebagai langkah penegakan disiplin internal.
Langkah ini, tegas Agus Andrianto, untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik.
Agus Andrianto juga mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Sekadar diketahui 3 Juni 2026, KPK menggelar OTT alias operasi tangkap tangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
OTT dimaksud diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.
Selain itu, OTT itu berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam OTT itu KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas 8 orang penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, dan 9 orang pihak swasta yang berperan sebagai perantara mengurus dokumen-dokumen keimigrasian.
Dari 17 orang itu beberapa orang diantaranya Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.
Sedang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim diketahui menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada Rabu 3 Juni 2026 malam.***
POSMETRO MEDAN, Medan Seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercover jaminan sosial. Seiring d
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Hak Rakyat Pejuang Keadilan Sumatera Utara (GARDA HARAPAN SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi di MAPOL
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali meraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang Proses penjaringan perangkat Desa Bangun Sari untuk jabatan Kepala Dusun (Kadus) I, Kecamatan Tanjung Moraw
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan ntor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara beserta sejumlah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/K
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan, Senin (19/10/ 2026) malam menggerebek sarang narkoba di Jermal
Peristiwa 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) terus menunjuk
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sentral Padangsidimpuan mewisuda 55 mahasiswa, Senin (19/10/2023). Sebanyak 38 maha
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDANMEDAN Pengasuh pondok pesantren sekaligus aktivis dakwah, Ustaz Zulfan Nababan, mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jender
Peristiwa 9 jam lalu
