Ramai Sorotan 1.089 Sapi Prabowo Dibeli Pakai APBN, Analis Kebijakan Publik: Kurban Seharusnya Dana Pribadi

POSMETRO MEDAN, Jakarta- Penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban dinilai tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Analis kebijakan publik, Faisal Lohy menilai kurban merupakan ibadah personal yang harus menggunakan dana pribadi, bukan harta publik.

"Banyak ulama, termasuk menteri agama bisa menasehati Prabowo: berkurban tidak boleh menggunakan APBN. Kurban adalah ibadah personal. Sementara APBN adalah harta publik," ujar Faisal Lohy dalam unggahannya yang mendapat lebih dari 6.500 reaksi dan 1.000 kali dibagikan.

Menurutnya, baik Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak pernah mencontohkan praktik kurban dengan menggunakan dana negara. Ia menyebut tidak ada dalil maupun produk fikih yang secara eksplisit membolehkan hal tersebut.

Baca Juga:

• Ketua DPD IPK Deli Serdang Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Korupsi
• Presiden Prabowo: Hei Para Koruptor, Sadar Diri, Rakyat Tidak Bodoh!

"Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Tidak ada dalil dan produk fikih yang secara eksplisit membolehkan. Kurban seharusnya menggunakan dana pribadi atau berasal dari harta pribadi," tegasnya.

Faisal Lohy menyarankan jika distribusi sapi ke masyarakat memang menggunakan APBN, maka sebaiknya tidak dikaitkan dengan ibadah kurban.

Baca Juga:

• Sindiran Keras Prabowo ke Dandim Minta Awasi MBG: "Manggil-manggil Minta Setoran"
• Optimalkan Posbankum Desa, Kanwil Kemenkum Sumut Edukasi Paralegal di Kabanjahe

"Jika gunakan APBN untuk distribusi sapi ke masyarakat, bisa gunakan bahasa program bantuan pangan rakyat," ujarnya.

Pernyataan itu merespons kabar pembagian 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Bantuan Presiden dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Unggahan Faisal Lohy telah memicu diskusi di media sosial, dengan 1.200 komentar dari warganet yang merespons pernyataannya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong buka suara soal polemik bantuan 1.098 sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Bahtra menyebut bantuan tersebut sah secara hukum karena merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.

Ketua DPD IPK Deli Serdang Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Presiden Prabowo: Hei Para Koruptor, Sadar Diri, Rakyat Tidak Bodoh!

Sindiran Keras Prabowo ke Dandim Minta Awasi MBG: "Manggil-manggil Minta Setoran"

Optimalkan Posbankum Desa, Kanwil Kemenkum Sumut Edukasi Paralegal di Kabanjahe

Beredar Kabar, Presiden Prabowo Minta Jampidsus Febrie Adriansyah Mengundurkan Diri

Bupati Batu Bara Tinjau Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Pascabencana di Desa Sentang