Rizal Rudi Surya: DK dan Pengurus PWI Jangan Berhadap-hadapan, Harus Saling Menguatkan
POSMETRO MEDAN, Medan Hubungan Dewan Kehormatan (DK) dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus dibangun dalam suasana harmoni
Medan 4 jam lalu
Baca Juga:
Baca Juga:
- Operasi Patuh yang dilaksanakan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Salah satu aspek penting dalam identifikasi kendaraan bermotor di jalan raya adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang lebih dikenal sebagai pelat nomor.
Penting bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memahami bahwa pelat nomor bukanlah aksesori kendaraan yang dapat dimodifikasi sesuka hati, melainkan dokumen identifikasi resmi negara.
Hal itu dikatakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum baru-baru ini.
Menurutnya, aturan mengenai kewajiban penggunaan dan standar pelat nomor diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana dikutip dari humas.polri.go.id, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
TNKB harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditetapkan.
Spesifikasi lebih lanjut, termasuk perubahan warna dasar pelat (seperti pelat dasar putih tulisan hitam untuk kendaraan pribadi), diatur melalui Perpol No. 7 Tahun 2021 agar lebih mudah teridentifikasi oleh kamera tilang elektronik (ETLE).
Polantas sering mendapati pemilik kendaraan yang mengubah wujud pelat nomor untuk alasan estetika atau agar terbaca seperti susunan kata tertentu.
Modifikasi semacam ini ilegal dan menyalahi aturan hukum.
Bentuk modifikasi TNKB yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar Kepolisian sebagaimana dilansir dari website resmi Korlantas Polri tersebut menjelaskan:
Mengubah Huruf atau Angka: Memodifikasi huruf atau angka agar menyerupai nama atau kata tertentu, baik dengan cara menggeser jarak antar huruf/angka maupun menambah stiker/garis.
Mengubah Jenis Huruf (Font): Mengganti bentuk huruf atau angka standar Polri dengan huruf jenis lain (misalnya huruf miring, huruf sambung, atau gaya digital).
Mengubah Ukuran: Mengecilkan atau membesarkan ukuran pelat nomor dari dimensi standar yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri.
Menghilangkan Garis Batas atau Emblem: Menghapus atau menutup logo Korlantas Polri maupun tulisan "POLRI" yang tercetak timbul (emboss) pada pelat.
Menggunakan Bahan yang Memantulkan Cahaya Berlebih:
Menggunakan bahan akrilik atau stiker reflektif (glow in the dark) yang menyilaukan atau justru membuat pelat tak terbaca kamera ETLE.
Pemasangan Tidak Standar: Menempatkan pelat nomor di posisi yang tersembunyi, memiringkan pelat, atau menggunakan kaca pelindung gelap maupun buram.
Korlantas Polri mengingatkan kepatuhan terhadap penggunaan TNKB sesuai standar menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026 itu.
Dalam operasi tersebut, petugas akan menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun menghambat proses identifikasi kendaraan.
Salah satu sasaran penegakan hukum dalam Operasi Patuh 2026 adalah penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pelat nomor yang dimodifikasi, dipalsukan, ditutup akses identifikasinya, menggunakan font tidak standar, atau dipasang dengan cara yang menyulitkan pembacaan oleh petugas maupun sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).***
POSMETRO MEDAN, Medan Hubungan Dewan Kehormatan (DK) dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus dibangun dalam suasana harmoni
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr Hepy Laia, mempertanyakan kecermatan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka da
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah me
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Nias Barat Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando (Mako) Yonif TP 9
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Sebanyak 58 peserta Kafilah Kabupaten Deli Serdang siap mengikuti Festival Seni dan Qasidah (FSQ) Tingkat Pr
Sumut 5 jam lalu
Posmetro Medan , BINJAI Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur AW Purba angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait penanganan kasus
Kriminal 6 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sam
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Suasana Minggu pagi di Kota Medan terasa semakin semarak dengan kegiatan bersepeda bersama yang dilakukan Penjabat (
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN Seorang anggota polisi yang bertugas di Surabaya dan seorang kepala desa asal Lamongan diduga melakukan perselingkuhan. Kedu
Peristiwa 8 jam lalu
POSMETRO MEDANPengaduan kasus dugaan penahanan ijazah mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) masih berproses di Polda Sumatera Utara. Terb
Sumut 10 jam lalu