FKSM Minta Usut Dugaan Bocornya Ratusan Miliar PAD Deliserdang di 4 Perumahan Citraland

Misnan pun mengapresiasi adanya pergantian dan rotasi oknum pejabat dan petugas di Bapenda Deli Serdang. Diduga oknum-oknum pegawai lama yang bermain dengan pihak perusahaan. Selain itu dianggap petugas dari Bapenda lama itu belum seutuhnya turun untuk memvalidasi aset Citraland.

" Kemudian terkait BPHTB juta. Perumahan citraland itu belum semua dipecahkan untuk milik perorang. Harusnya setelah akad itu tanggungjawab pihak properti. Sekarang rata-rata belum dibalik namakan padahal sudah ditempati dan jumlahnya ini sudah ribuan. Satu rumah diperkirakan sekitar 70 juta untuk BPHTB," bilang Misnan.

Baca Juga:

• Beraksi 20 Kali Saat Hujan dan Sepi, 2 Residivis Curanmor Kena Pelor
• PERMADA Kepung PLN ULP Tanjung Pura, Soroti Pemadaman Berulang dan Desak Manager Mundur

Banyak hal lain yang juga sempat disinggung dan telah disampaikan atau dibaca langsung di paripurna dan didengarkan oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo. Persoalan Air Bawah Tanah (ABT) juga sempat disinggung dimana tidak semua punya izin. Meski mengebor sendiri dan melakukan pengutipan kepada masing-masing rumah namun saat melakukan pembayaran ke Pemkab tidak sesuai apa yang didapatkan dari masing-masing pemilik rumah. Terkait apa yang terjadi ini dugaan kuatnya disampaikan adalah kesengajaan dan telah diketahui oleh oknum petugas nakal.

"Kita pernah panggil untuk RDP tapi kadang datang kadang tidak. Ngaku dokumen belum disiapkan dan mau diantar berkasnya," kata Misnan.

Baca Juga:

• Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah
• Pemkab Tapanuli Utara Perkuat Infrastruktur, Legalitas Poktan, hingga Riset Unggulan Bersama BRIN ‎

Terkait persoalan dugaan kebocoran PAD ini, Misnan pun membenarkan akan menindaklanjuti kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Disebut karena sudah punya data-data valid, Pansus pun akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Sumut. Pansus meminta agar Kejatisu segera turun untuk memeriksa dan mengaudit Citraland.

BANTAH

Sementara itu Humas Citraland Rendy, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citraland. "Selamat Siang Bang, terima kasih atas konfirmasinya".

"Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa isu ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengan DPRD pada tahun lalu dan seluruhnya telah kami klarifikasi serta lengkapi dengan dokumen pendukung. Kami memastikan bahwa seluruh kewajiban, termasuk PBB, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang," katanya. (Red)

Beraksi 20 Kali Saat Hujan dan Sepi, 2 Residivis Curanmor Kena Pelor

PERMADA Kepung PLN ULP Tanjung Pura, Soroti Pemadaman Berulang dan Desak Manager Mundur

Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah

Pemkab Tapanuli Utara Perkuat Infrastruktur, Legalitas Poktan, hingga Riset Unggulan Bersama BRIN ‎

Miris! 3 Anak di Labuhanbatu Tak Sekolah Karena Miskin, Ayahnya Rabun Tak Bisa Kerja

Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Resmikan Gedung Logistik dan Ruang SKCK