POSMETRO MEDAN,MEDAN– Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kesiapan higiene sanitasi dan tata kelola pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara. Temuan ini mencuat setelah masih banyak SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat penting keamanan pangan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan pada 17 Juni 2026, sebagaimana dalam siaran persnya, Selasa 23 Juni 2026.
Dalam pertemuan itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak mengungkapkan, dari total 1.570 SPPG yang ada, sebanyak 1.056 telah mengajukan permohonan SLHS. Namun, baru 775 SPPG yang telah memperoleh sertifikat tersebut.
Baca Juga:
Syafrida menegaskan bahwa pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat.
"Program yang menyangkut konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, harus ditopang dengan kepastian bahwa seluruh aspek keamanan pangan telah dipenuhi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen perlindungan bagi masyarakat yang menerima layanan," kata Syafrida.
Baca Juga:
Selain persoalan sertifikasi, Ombudsman juga menemukan belum adanya prosedur operasional standar (SOP) yang rinci terkait penghentian sementara (suspend) maupun pembukaan kembali operasional SPPG setelah terjadi insiden, termasuk dugaan keracunan pangan.
KPPG Medan mengakui bahwa penghentian operasional sementara selama ini dilakukan hingga ada perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan setempat. Namun, belum tersedia mekanisme formal yang mengatur proses validasi atau uji kelayakan sebelum SPPG kembali beroperasi.
Menurut Syafrida, kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar terdapat kepastian prosedur sekaligus mitigasi risiko yang jelas.
"Setiap penghentian maupun pembukaan kembali layanan harus didasarkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terkesan hanya membebankan kepada Dinas Kesehatan. Standar tersebut penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara layanan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Herdensi menyoroti pentingnya respons cepat terhadap pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan program SPPG.
POSMETRO MEDAN,Medan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI terus berupaya meningkatkan ketahanan Kel
Medan 29 menit lalu
Polres Dairi membongkar 5 kasus persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orangorang terdekat korban.
Kriminal 39 menit lalu
Polsek Bosar Maligas menangkap pencuri kabel tembaga milik PT Basic International Sumatera di KEK Sei Mangkei.
Kriminal satu jam lalu
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kemarahannya atas penganiayaan yang diterima korban. YTT diketahui disi
Peristiwa satu jam lalu
Ratusan kios pajak Parluasan (red, pasar Dwikora) yang diamuk Sijago Merah pekan ini, pemiliknya mendatangi Pemko setempat.
Sumut 2 jam lalu
BADKO HMI Sumatera Utara Gelar Aksi unjuk rasa di PT. INL Medan, Soroti Harga Minyak Subsidi dan Dugaan Bobroknya Tata Kelola Perusahaan.
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kesiapan higiene sanitasi dan tata kelola pengawasan operasional Satuan Pelay
Medan 2 jam lalu
Prediksi Timnas Portugal vs Uzbekistan Ujian Berat Ronaldo untuk Menjaga Asa Lolos ke Babak 32 Besar.
Sport 2 jam lalu
Dari 40 tim yang telah berlaga, setidaknya ada enam kesebelasan yang memastikan tempat di fase gugur.
Sport 2 jam lalu
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan perihal Taufiq masuk DPO. Hendra membenarkan sembari menunjukkan poster Taufik.
Peristiwa 2 jam lalu
