Kinerja Perumda Tirtanadi Merosot, Dugaan Praktik Mafia Proyek Kian Menguat

POSMETRO MEDAN,Medan– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, salah satu BUMD paling strategis milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kembali berada di bawah sorotan tajam.

Di tengah perannya yang vital sebagai penyedia air bersih dan pengolah air limbah, serangkaian temuan dan kritik pedas menempatkan perusahaan ini dalam pusaran persoalan serius terkait tata kelola, kebocoran pendapatan, hingga dugaan praktik-praktik tidak sehat di internal perusahaan.

Sebagai BUMD yang telah berdiri sejak era kolonial dan dikenal sebagai model pengelolaan air minum di luar Jakarta, Tirtanadi seharusnya menjadi pondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat Sumut.

Baca Juga:

• Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat
• Re-LUN Ungkap Korupsi Sebesar US$50 Juta di Balik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs

Dengan lebih dari 540 ribu sambungan aktif dan kapasitas produksi 7.300 liter per detik, perusahaan ini sejatinya memiliki potensi kontribusi luar biasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ideal.

Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda, menyebut potensi bisnis PerumdaTirtanadi sebenarnya mampu menghasilkan hingga Rp2 triliun per tahun. Namun angka itu sulit tercapai karena masalah klasik yang tak kunjung dituntaskan: tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW).

Baca Juga:

• Ribut!! Tender Pemprovsu Membangun Nias Utara Dimenangkan Perusahaan Penawar Harga Tertinggi
• Sssst...KPK Bidik Dugaan Permainan Proyek di Pemko Medan

"NRW Tirtanadi mencapai 38%, padahal standar nasional berada jauh di bawah itu. Setiap persen air yang hilang punya nilai finansial signifikan," kata Elfenda.

Kebocoran ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan potensi inefisiensi dan lemahnya pengawasan internal.

Kritik lantang juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Sumut sekaligus anggota Badan Anggaran, Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., MA, yang menilai direksi Tirtanadi gagal mengoptimalkan potensi ekonomi perusahaan.

Usman bahkan memberikan ultimatum keras, "Jika direksi tidak mampu memperbaiki kinerja dan menutup kebocoran pendapatan, sebaiknya mengundurkan diri."

Elfenda menegaskan bahwa kritik legislatif tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Di luar gedung legislatif, tekanan publik juga semakin menguat. Gerakan Masyarakat Peduli Air Minum (GM-PAM) turun ke jalan menuntut audit menyeluruh terhadap keuangan Tirtanadi.

Mereka juga mendesak pengungkapan dugaan praktik mafia proyek, termasuk potensi manipulasi dalam pengadaan barang/jasa yang diduga menggerus PAD dari sektor air bersih.

Dalam orasinya, massa menilai bahwa, "Aliran uang publik turut mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak melalui skema proyek tertentu."

Selain persoalan teknis dan keuangan, Tirtanadi juga disebut-sebut terseret dalam pusaran kepentingan politik daerah.

Elfenda menilai ada indikasi bahwa Tirtanadi kerap dijadikan tempat "parkir" bagi loyalis politik dan tim sukses Pilkada, termasuk dugaan jual beli jabatan internal serta penerimaan tenaga kontrak yang tidak transparan.

"Ini memperkuat indikasi lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Jika benar terjadi, ini bukan hanya melanggar etika, tetapi berpotensi merugikan daerah," tegasnya.

Situasi tersebut, menurut para analis kebijakan, menciptakan potensi konflik kepentingan antara jajaran direksi, pejabat teknis, hingga kontraktor dan pemasok proyek. Akibatnya, fokus utama perusahaan sebagai penyedia layanan publik menjadi terabaikan.

Padahal, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan semua persoalan yang bermunculan, mulai dari NRW tinggi, dugaan praktik curang internal, hingga intervensi politik, Tirtanadi dinilai belum menjalankan perannya secara optimal.

Padahal, secara teknis dan ekonomi, perusahaan ini memiliki semua syarat untuk menjadi BUMD unggulan.(REZ)

Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat

Re-LUN Ungkap Korupsi Sebesar US$50 Juta di Balik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs

Ribut!! Tender Pemprovsu Membangun Nias Utara Dimenangkan Perusahaan Penawar Harga Tertinggi

Sssst...KPK Bidik Dugaan Permainan Proyek di Pemko Medan

Kadishub Medan Permalukan Wali Kota Rico Waas

Opsss... Isu Makelar Proyek dan Jabatan di Pemko Medan Masuk Catatan Kajati Sumut