POSMETRO MEDAN, MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat budaya antikorupsi secara masif di berbagai lini kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui rangkaian kegiatan peningkatan peran serta masyarakat yang digelar pada 5–7 Mei 2026 di Kabupaten Asahan dan Kota Medan, KPK mendorong nilai-nilai antikorupsi tidak berhenti sebatas regulasi dan penegakan hukum, tetapi menjadi sikap hidup (way of life) yang mengakar dalam tata kelola pemerintahan, dunia usaha hingga kehidupan sosial masyarakat.
Penguatan ini menjadi bagian dari strategi besar KPK dalam membangun ekosistem sosial yang berdaya tular integritas dan memiliki zero tolerance terhadap korupsi. KPK meyakini pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila dijalankan secara simultan melalui penindakan, pendidikan, serta pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:
"Korupsi tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut persoalan budaya dan perilaku masyarakat," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK, Johnson Ridwan Ginting.
Lebih lanjut, kata Johnson, KPK melalui Permas menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), guna mendorong terbentuknya agen perubahan yang mampu mematri nilai-nilai antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Baca Juga:
Asahan Dipersiapkan Jadi Kabupaten Antikorupsi
Rangkaian kegiatan selama tiga hari di Asahan dan Medan diwujudkan melalui sejumlah program strategis, mulai dari bimbingan teknis (bimtek) Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026, Safari Keagamaan Antikorupsi, Kelas Pemuda Antikorupsi, Dunia Usaha Antikorupsi, hingga Keluarga Berintegritas.
Kabupaten Asahan atau Bumi Rambate Raya menjadi salah satu calon 'Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026', bersama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Palangka Raya. Melalui program tersebut, KPK menegaskan bahwa penguatan integritas daerah tidak cukup hanya bertumpu pada komitmen kepala daerah, tetapi juga harus diwujudkan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, pengawasan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Satuan Tugas 1 Dit. Permas KPK, Rino Haruno, mengungkapkan penguatan pelayanan publik dan mitigasi risiko menjadi langkah strategis menutup celah maladministrasi dan praktik korupsi di daerah. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis standar dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik.
"Penting membangun mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan mudah diakses publik. Terutama pengelolaan pengaduan yang dapat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini," imbuhnya.
POSMETRO MEDAN,Medan PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Taxpayer Award dari Direktorat Jend
Bisnis 5 menit lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat budaya antikorupsi secara masif di berbagai lini kehidupan masyar
Medan 10 menit lalu
POSMETROMEDAN,DELI SERDANG Personel gabungan dari Sat Samapta Polda Sumatera Utara, Polresta Deli Serdang, dan Polsek Tanjung Morawa ber
Kriminal 41 menit lalu
POSMETROMEDAN, Medan Dalam beberapa tahun terakhir, survei mengenai perilaku infidelitas atau perselingkuhan di Indonesia menunjukan hasil
Lifestyle 2 jam lalu
Lurah Sebar Proposal Minta Bantuan, Camat Polonia Sedang Diperiksa Inspektorat.
Medan 2 jam lalu
Deli Art Community Gelar Diskusi Perempuan dan Spiritualitas.
Medan 2 jam lalu
Bus Halmahera Kecelakaan di Tol Sergai, 4 Penumpang Tewas.
Peristiwa 2 jam lalu
Siswa SMA Binjai Kena Begal di Binjai Barat, Tangan Kena Kelewang
Kriminal 3 jam lalu
Tahun Transformasi HKBP, Sektor 3 HKBP Jalan Simalingkar B Juara I Turnamen Futsal.
Sport 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Jajaran Polsek Delitua Polrestabes Medan terus gencar melaksanakan program Police Go to School guna menekan angka kenakala
Medan 3 jam lalu