Sat Resnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Ganja di Pandan
Berikut barang bukti, Sat Resnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Ganja di Pandan.
Kriminal 2 jam lalu
Rabu, 11 November 2026
POSMETRO MEDAN- Ketua Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU), Rudy Harmoko SH, mengkritik langkah Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Batu Bara yang belakangan menyoroti dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan.
Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah gaji guru PPPK paruh waktu yang hingga kini belum mereka terima, sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Fokuslah kepada Pemkab Batu Bara dan DPRD terkait gaji guru PPPK paruh waktu. Kemudian masih banyak persoalan pertanian, lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang harus menjadi perhatian utama," ujar Rudy, Jumat (19/6).
Baca Juga:
Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri atau mengambil sisa lahan HGU secara sepihak. Menurutnya, seluruh kewenangan terkait penerbitan, evaluasi, hingga pencabutan HGU berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Baca Juga:
"Kalau pun ada kelebihan lahan atau kesalahan pengukuran, yang berwenang melakukan pengukuran bidang tanah dan menerbitkan HGU adalah Kementerian ATR/BPN, bukan pemerintah daerah," tegasnya.
Rudy menjelaskan bahwa kemungkinan perbedaan luas lahan dapat terjadi karena perbedaan metode pengukuran. Pada masa lalu, pengukuran masih dilakukan secara manual, sedangkan saat ini sudah menggunakan teknologi GPS dan satelit yang lebih akurat.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika seluruh kesalahan langsung dibebankan kepada perusahaan perkebunan. Terlebih lagi, lokasi dugaan kelebihan lahan belum tentu dapat dipastikan tanpa proses verifikasi resmi dari instansi yang berwenang.
"Kalau ada dugaan kelebihan lahan, tidak bisa langsung diklaim atau dikuasai oleh pihak tertentu. Harus ada proses hukum dan verifikasi dari kementerian yang berwenang," katanya.
Rudy juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang merasa memiliki hak atas suatu bidang tanah dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
Berikut barang bukti, Sat Resnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Ganja di Pandan.
Kriminal 2 jam lalu
Wali Kota Wesly Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027.
Sumut 3 jam lalu
Pemkab Samosir Salurkan Bantuan Stimulan, Bantu Dua Keluarga Korban Kebakaran Bangun Kembali Rumah.
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI B
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN Jajaran Polrestabes Medan bergerak cepat menyikapi video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang oknum personel, S
Medan 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, mengajak seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat melanjutkan
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Batang Kuis Sebanyak 20 sekolah dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara mengikuti Liga Bola Voli Tingkat Pelajar P
Sport 8 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Perjuangan mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja nyata, pengab
Medan 10 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa harus terus diwariskan melalui pengabdian nyata dalam menja
Medan 11 jam lalu
TP PKK Binjai menyerahkan bantuan untuk anak stunting di Binjai Barat.
Sumut 11 jam lalu
