FORMATSU: DPR Jangan Sibuk Bahas HGU, Nasib Guru Paruh Waktu Batu Bara Masih Menunggu Kepastian

Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis berupa perusakan atau penguasaan lahan secara sepihak tidak dapat dibenarkan karena status lahan HGU berada dalam kewenangan negara melalui Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Rudy menyoroti persoalan pajak sektor perkebunan. Menurutnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memiliki kewajiban perpajakan yang dibayarkan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan
• Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

"Perusahaan perkebunan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemerintah pusat. Karena itu, persoalan HGU harus dipahami sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku," ujarnya.

Rudy berharap polemik terkait HGU tidak mengalihkan perhatian pemerintah daerah dan DPRD dari berbagai persoalan mendesak yang saat ini dihadapi masyarakat Batu Bara, terutama terkait kesejahteraan guru paruh waktu, sektor pertanian, dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"
• BK DPRD Medan Akan Panggil Anggota Fraksi NasDem Inisial AT, Diduga Aniaya Robin Marojahan Silalahi

Menanggapi kritik yang berkembang terkait pernyataannya mengenai potensi tunggakan pajak, Ketua Pansus PAD DPRD Batu Bara, Rohadi, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan berbagai pihak. Ia mengakui bahwa penyebutan angka 115 tahun dalam pernyataan sebelumnya perlu diluruskan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rohadi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas waktu penagihan pajak paling lama adalah 10 tahun. Karena itu, informasi yang disampaikan sebelumnya merupakan temuan awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, bukan sebuah keputusan atau kesimpulan akhir.

"Kami menghargai kritik yang disampaikan dan mengakui bahwa penyebutan angka 115 tahun perlu diluruskan sesuai batas hukum penagihan pajak yang paling lama 10 tahun menurut UU KUP," ujar Rohadi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada instansi perpajakan yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyampaian informasi yang lebih akurat kepada masyarakat.

Menurut Rohadi, Pansus PAD DPRD Batu Bara tetap berkomitmen menjalankan tugas pengawasan dan penggalian potensi pendapatan daerah dengan berpedoman pada aturan hukum yang jelas serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik. (Ril/Dam)

Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan

Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"

BK DPRD Medan Akan Panggil Anggota Fraksi NasDem Inisial AT, Diduga Aniaya Robin Marojahan Silalahi

DPRD Medan Soroti Proyek BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD

Kadishub Medan Permalukan Wali Kota Rico Waas