Perambahan Hutan Legal dan Ilegal: Biang Kerok Bencana Besar yang Kita Biarkan

POSMETRO MEDAN,Medan- Mitra Arsitektur Indonesia (MAI) menilai rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh Tamiang, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu merupakan bukti bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama gagap dalam menghadapi bencana.

Hal itu disampaikan oleh Syahlan, arsitek sekaligus pendiri MAI, menanggapi pertanyaan terkait penyebab utama kerusakan ekologis di kawasan Sumatera.

Menurut Syahlan, kesalahan paling mendasar terletak pada tata ruang yang tidak cermat, diperparah oleh alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan ketidaksiapan pemerintah dalam mitigasi darurat.

Baca Juga:

• Haornas ke-43, Pemkab Deli Serdang Apresiasi DPD PKS Ajak Masyarakat Hidup Sehat
• Polsek Tigapanah Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan Pembentukan Warga Peduli Api

"Bencana ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kita tidak punya persiapan," ujarnya.

Baca Juga:

• DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan Ditangkap di Medan Johor
• Langgar Janji Lindungi Hutan, Kades Uning Pune Diseret ke PN Blangkejeren

Kantor MAI.

Tata Ruang yang Diabaikan

Syahlan menegaskan bahwa pembangunan permukiman yang masih diizinkan di bantaran sungai telah memicu risiko banjir berantai. Banyak rumah dibangun tanpa konsep adaptif terhadap risiko air. "Bangunannya tidak antisipatif. Seadanya saja," katanya.

Ia juga menyoroti minimnya akses publik terhadap informasi tata ruang. "Untuk hal dasar seperti KRK saja sulit diakses, apalagi peta risiko bencana," tambahnya.

Pemerintah Tak Siap Hadapi Bencana

Ketidaksiapan pemerintah ketika peralatan Peralaan Penanggulangan Bencana darurat datang terlambat. Menurut Syahlan, alat tersebut seharusnya sudah disiagakan di kelurahan yang berada di zona rawan.

"Ada peta kawasan rawan, tapi tidak diikuti kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana," kritiknya.

MAI juga menilai pengawasan terhadap hutan lindung-baik legal maupun ilegal- belum berjalan efektif. Perambahan yang terjadi di hulu, menurutnya, menjadi faktor paling berbahaya. "Kerusakannya luar biasa. Kita negeri hutan hujan tropis, tapi tidak menjaganya."

Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia

Syahlan menekankan bahwa bencana kali ini tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem atau badai siklon, tetapi juga

"akibat ulah manusia" yang merusak lingkungan tanpa memperhatikan daya dukung alam. "Lahan lindung dirampas legal maupun ilegal. Ini persoalan kesadaran dan nafsu eksploitasi," ujarnya.

Di tengah lambannya mitigasi pemerintah, MAI menjadi salah satu komunitas yang bergerak cepat menggalang bantuan, hingga dalam waktu kurang dari satu hari kebutuhan donasi dapat terpenuhi. MAI terdiri dari arsitek, akademisi, kontraktor, konsultan, regulator, dan masyarakat. "Ini bukti bahwa kolaborasi lintas profesi dapat bekerja nyata," kata Syahlan.

Pemulihan Bisa Makan Waktu 2-4 Tahun

MAI memperkirakan pemulihan total kawasan terdampak akan membutuhkan waktu 2 tahun, bahkan dapat berlangsung hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo. "Kerja perbaikan infrastruktur dan sosial ini panjang. Tidak bisa hanya respons euforia awal bencana," ucapnya.

Seruan Nasional: Etika Lingkungan Sejak Usia Dini

Sebagai solusi jangka panjang, Syahlan mendorong pemerintah memasukkan etika lingkungan (environmental ethics) ke dalam kurikulum dari TK hingga perguruan tinggi, serta mewajibkan tokoh agama menyisipkan materi menjaga lingkungan dalam khotbah.

"Kalau tidak dilakukan, tahun depan pola bencana yang sama akan berulang," ujarnya.(erni)

Haornas ke-43, Pemkab Deli Serdang Apresiasi DPD PKS Ajak Masyarakat Hidup Sehat

Polsek Tigapanah Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan Pembentukan Warga Peduli Api

DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan Ditangkap di Medan Johor

Langgar Janji Lindungi Hutan, Kades Uning Pune Diseret ke PN Blangkejeren

Bawa Sabu Dari Malaysia, Warga Aceh Tamiang Terciduk di Ringroad

Bupati Deli Serdang Tinjau Ruas Jalan STM Hilir yang Longsor