"Tak ada Paksaan mereka Suka sama Suka"

POSMETRO MEDAN, Medan - Tuntutan 10 tahun penjara terhadap seorang mahasiswa dalam kasus dugaan pencabulan di Pengadilan Negeri Medan mendapat bantahan dari kuasa hukum terdakwa, Abdul Syukur Siregar.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Syukur kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/04/2025).

Menurutnya, fakta yang terungkap tidak menunjukkan adanya unsur paksaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Aksi Damai Wartawan Sibolga-Tapteng Tak Direspons Pemko Sibolga, Gubernur dan Ombudsman Didesak Tindak Tegas Pelanggaran Hukum
• 5 Alasan Mengapa Perempuan Muslim Memilih Berhijab

"Tidak ada unsur paksaan. Berdasarkan bukti percakapan yang kami miliki, hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdakwa pria berinisial GR Gltom (19) dan korban NA (20) diketahui memiliki hubungan asmara. Bahkan, kata dia, hubungan tersebut terjadi lebih dari satu kali.

Baca Juga:

• Terdakwa OTT Suap Proyek Jalan Nilai Tuntutan 3 Tahun Terlalu Berat
• Terancam 3 Tahun Penjara, Empat Debt Collector Minta Keadilan

Pihaknya juga mengklaim memiliki bukti digital berupa percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya komunikasi personal antara keduanya.

"Dalam beberapa chat, justru korban yang lebih dulu mengajak. Ini yang menjadi dasar keberatan kami terhadap tuntutan JPU," tambahnya.

Selain itu, pihak keluarga terdakwa juga menyampaikan hal senada. Ibu terdakwa menyebut hubungan anaknya dengan korban merupakan hubungan pacaran yang telah berlangsung cukup lama.

"Anak saya bukan memaksa. Mereka itu pacaran," ujarnya dengan nada emosional.

Kuasa hukum juga mengungkap adanya dugaan unsur pemerasan sebelum perkara ini bergulir ke ranah hukum. Namun, hal tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman pihak pembela.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya, yakni 10 tahun penjara terhadap terdakwa, dengan pertimbangan adanya unsur pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Atas tuntutan tersebut, pihak kuasa hukum menilai hukuman yang diajukan tidak proporsional dan akan menyiapkan nota pembelaan (pledoi) dalam agenda sidang berikutnya.

Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan dan akan memasuki tahapan lanjutan dalam waktu dekat. (erni)

Aksi Damai Wartawan Sibolga-Tapteng Tak Direspons Pemko Sibolga, Gubernur dan Ombudsman Didesak Tindak Tegas Pelanggaran Hukum

5 Alasan Mengapa Perempuan Muslim Memilih Berhijab

Terdakwa OTT Suap Proyek Jalan Nilai Tuntutan 3 Tahun Terlalu Berat

Terancam 3 Tahun Penjara, Empat Debt Collector Minta Keadilan

Tuntut Koruptor PPPK Langkat Hanya 1,5 Tahun, LBH Medan: Kejatisu Diduga Permainkan Hukum dan Suburkan Korupsi