Warga Perkebunan di Bilah Hulu Keluhkan Minimnya Pembangunan, Minta Pihak Perkebunan Lebih Peduli

POSMETRO MEDAN, Labuhan Batu— Anggota DPRD Sumatera Utara, H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM, melaksanakan Reses I masa sidang II Tahun 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI, tepatnya di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.

Dalam kegiatan tersebut, Abdi Santosa menerima berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari beberapa desa yang berada di kawasan perkebunan seperti N1 hingga N8 dan S1 hingga S4 di Kecamatan Bilah Hulu.

Baca Juga:

• Diduga Kembali Bebas Usai Ditangkap, AKP Hardiyanto Sebut Indra Jalani Asesmen BNN ‎
• Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana

Warga di wilayah tersebut mengeluhkan kondisi mereka yang seolah dianaktirikan dalam pembangunan. Infrastruktur di areal perkebunan masih memprihatinkan, terutama jalan-jalan yang belum beraspal dan sulit dilalui saat musim hujan.

Selain itu, fasilitas umum seperti kantor kepala desa dan balai desa masih menumpang di rumah karyawan perkebunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan sudah tidak layak huni.

Baca Juga:

• Dua Hari Listrik Padam di Sei Tampang, Warga Keluhkan Respons PLN ‎
• Minggu Kasih, Wakapolres Labuhanbatu Serukan Keamanan Bersama

"Sementara kami melihat di desa non perkebunan, masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. Kami di sini seperti anak tiri di negeri sendiri," ungkap salah seorang warga kepada Abdi Santosa.

Warga juga menyampaikan bahwa keluhan serupa telah berkali-kali diutarakan kepada anggota DPRD, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.

"Kami memohon kepada Bapak H. Abdi Santosa Ritonga agar jangan seperti reses sebelumnya, tolong bantu kami, Pak," pinta warga dengan kompak.

Menanggapi hal tersebut, Abdi Santosa Ritonga menyampaikan rasa prihatin. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan pemerintah dalam membangun fasilitas di wilayah perkebunan disebabkan oleh status lahan yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU), baik milik BUMN maupun swasta.

"Secara regulasi, dana APBD tidak dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum di areal HGU. Karena itu, pihak perkebunan seharusnya lebih peduli dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, termasuk memperbaiki jalan, membangun rumah layak huni, serta menyediakan kantor dan balai desa yang memadai," ujar Abdi Santosa.

Ia juga berharap pihak perkebunan, khususnya PTPN IV Regional 1, dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut dengan langkah konkret.

Dalam kesempatan yang sama, Abdi Santosa juga menanggapi langsung beberapa permintaan masyarakat. Permintaan Karang Taruna terkait bantuan alat olahraga untuk pembinaan pemuda agar terhindar dari kenakalan remaja seperti narkoba dan tawuran, langsung disetujui.

Begitu pula dengan permintaan ibu-ibu kader Posyandu dan PKK mengenai bantuan sarana Posyandu serta seragam, yang juga disanggupi oleh anggota DPRD Sumut tersebut.(Red)

Diduga Kembali Bebas Usai Ditangkap, AKP Hardiyanto Sebut Indra Jalani Asesmen BNN ‎

Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana

Dua Hari Listrik Padam di Sei Tampang, Warga Keluhkan Respons PLN ‎

Minggu Kasih, Wakapolres Labuhanbatu Serukan Keamanan Bersama

Dugaan DPLH Bermasalah, Kejatisu Didesak Periksa Kadis LH Labuhanbatu

Darma Putra Rangkuti Membaur di Tengah Warga, Jalan Santai HUT ke-66 Karang Taruna Simalungun