Fraksi Golkar Serukan Reformasi Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Rakyat di APBD Sumut

"Struktur pendapatan ini memang lebih realistis, tetapi kemandirian fiskal tetap harus dikejar agar Sumatera Utara tidak terus bergantung pada pusat," tegasnya.

Abdi menutup pandangan fraksinya dengan pesan reflektif yang menyentuh dimensi nurani birokrasi.

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar
• Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 Walikota Medan

"Kami tidak ingin Sumut sekadar tumbuh dalam angka statistik. Kami ingin rakyatnya merasakan perubahan, dari pelayanan yang lebih cepat hingga kehidupan yang lebih layak. APBD 2026 harus menjadi jembatan menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan menyejahterakan," pungkasnya. (Erni)

Baca Juga:

• Gus Hilmi Tegur Bahlil: Kemuliaan Lailatul Qadar Tidak Pantas Dijadikan Bahan Candaan
• DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 Walikota Medan

Gus Hilmi Tegur Bahlil: Kemuliaan Lailatul Qadar Tidak Pantas Dijadikan Bahan Candaan

DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar

Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l