Fraksi Golkar Serukan Reformasi Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Rakyat di APBD Sumut

POSMETRO MEDAN,Medan – Angin perubahan berembus dari ruang Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara. Pagi itu, suara lantang anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Abdi Ritonga Santoso, SE, MM, menggema dari podium utama.

Dengan tatapan tegas dan penuh keyakinan, Abdi menyerukan bahwa arah pembangunan Sumatera Utara tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas administratif. Menurutnya, APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi alat perubahan nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas.

"Kebijakan fiskal tahun depan mesti berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menekan birokrasi yang berbelit, serta memperkuat efektivitas pengawasan anggaran," ujar Abdi Ritonga dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga:

• Partai Golkar Sibolga Dirikan TK Bunda Nur Khadijah untuk Bantu Masyarakat Kurang Mampu
• DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Dalam pandangan umumnya, Abdi menegaskan bahwa Fraksi Golkar menatap tahun fiskal 2026 dengan optimisme baru. Ia menyebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk memperkuat empat pilar utama ekonomi rakyat, yakni pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Namun, di tengah semangat pertumbuhan itu, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, seperti ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi digital di sektor ekonomi.

Baca Juga:

• Ketua dan Fraksi Golkar Deli Serdang Bagikan Ratusan Paket Kurban
• Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

Untuk itu, Fraksi Golkar menegaskan tiga agenda strategis sebagai poros kebijakan pembangunan Sumut tahun 2026, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi rakyat, dengan memperkuat investasi, mempercepat hilirisasi industri, dan mendorong digitalisasi UMKM agar ekonomi daerah tumbuh dari bawah.

2. Reformasi pelayanan publik dan birokrasi, melalui efisiensi belanja administratif serta peningkatan porsi belanja publik dan modal yang produktif.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Abdi juga memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah Sumut tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp14,17 triliun, meningkat sekitar 3,5 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp8,12 triliun, atau berkontribusi 57,3 persen terhadap total pendapatan.

"Struktur pendapatan ini memang lebih realistis, tetapi kemandirian fiskal tetap harus dikejar agar Sumatera Utara tidak terus bergantung pada pusat," tegasnya.

Abdi menutup pandangan fraksinya dengan pesan reflektif yang menyentuh dimensi nurani birokrasi.

"Kami tidak ingin Sumut sekadar tumbuh dalam angka statistik. Kami ingin rakyatnya merasakan perubahan, dari pelayanan yang lebih cepat hingga kehidupan yang lebih layak. APBD 2026 harus menjadi jembatan menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan menyejahterakan," pungkasnya. (Erni)

Partai Golkar Sibolga Dirikan TK Bunda Nur Khadijah untuk Bantu Masyarakat Kurang Mampu

DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Ketua dan Fraksi Golkar Deli Serdang Bagikan Ratusan Paket Kurban

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

Rico Waas Minta OPD Tindak Cepat Hasil Reses DPRD Medan

DPRD 'Hujani' Bupati Maya Hasmita Rekomendasi Strategis, Sektor PUPR hingga RSUD Labuhanbatu Jadi Sorotan Tajam