Fraksi Golkar Serukan Reformasi Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Rakyat di APBD Sumut

POSMETRO MEDAN,Medan – Angin perubahan berembus dari ruang Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara. Pagi itu, suara lantang anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Abdi Ritonga Santoso, SE, MM, menggema dari podium utama.

Dengan tatapan tegas dan penuh keyakinan, Abdi menyerukan bahwa arah pembangunan Sumatera Utara tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas administratif. Menurutnya, APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi alat perubahan nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas.

"Kebijakan fiskal tahun depan mesti berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menekan birokrasi yang berbelit, serta memperkuat efektivitas pengawasan anggaran," ujar Abdi Ritonga dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga:

• Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya
• Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat

Dalam pandangan umumnya, Abdi menegaskan bahwa Fraksi Golkar menatap tahun fiskal 2026 dengan optimisme baru. Ia menyebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk memperkuat empat pilar utama ekonomi rakyat, yakni pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Namun, di tengah semangat pertumbuhan itu, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, seperti ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi digital di sektor ekonomi.

Baca Juga:

• Absennya Bobby Nasution di Pembukaan Musda Golkar Sumut Picu Tanda Tanya Internal Partai
• Andar Amin Harahap Nahkoda Baru Golkar Sumut 2025–2030

Untuk itu, Fraksi Golkar menegaskan tiga agenda strategis sebagai poros kebijakan pembangunan Sumut tahun 2026, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi rakyat, dengan memperkuat investasi, mempercepat hilirisasi industri, dan mendorong digitalisasi UMKM agar ekonomi daerah tumbuh dari bawah.

2. Reformasi pelayanan publik dan birokrasi, melalui efisiensi belanja administratif serta peningkatan porsi belanja publik dan modal yang produktif.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Abdi juga memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah Sumut tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp14,17 triliun, meningkat sekitar 3,5 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp8,12 triliun, atau berkontribusi 57,3 persen terhadap total pendapatan.

"Struktur pendapatan ini memang lebih realistis, tetapi kemandirian fiskal tetap harus dikejar agar Sumatera Utara tidak terus bergantung pada pusat," tegasnya.

Abdi menutup pandangan fraksinya dengan pesan reflektif yang menyentuh dimensi nurani birokrasi.

"Kami tidak ingin Sumut sekadar tumbuh dalam angka statistik. Kami ingin rakyatnya merasakan perubahan, dari pelayanan yang lebih cepat hingga kehidupan yang lebih layak. APBD 2026 harus menjadi jembatan menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan menyejahterakan," pungkasnya. (Erni)

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat

Absennya Bobby Nasution di Pembukaan Musda Golkar Sumut Picu Tanda Tanya Internal Partai

Andar Amin Harahap Nahkoda Baru Golkar Sumut 2025–2030

Ketua Panitia Zulchairi Pahlawan: Pastikan Situasi Dalam Ruang Sidang Tenang dan Berjalan Sesuai Jadwal

Musda Golkar Sumut Bergejolak! MKGR Putar Haluan Dukung ke Andar Amin Harahap