Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

POSMETRO MEDAN,Medan- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, menilai pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Hendra Darmawan Siregar (HDS), sebagai langkah yang tepat dalam menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Yahdi, jabatan strategis seperti Kepala Dinas PUPR menuntut kesiapan penuh karena menyangkut langsung sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mengaku sejak awal meragukan kemampuan HDS memimpin Dinas PUPR setelah mengetahui latar belakang pendidikan dan perjalanan kariernya, mengingat Dinas PUPR memiliki beban kerja dan tantangan yang lebih berat, tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial semata tetapi juga teknis.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset
• DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

"PUPR menangani pekerjaan yang sangat teknis dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat secara manajerial dan memahami aspek teknisnya," ujarnya, Kamis (13/2).

Selain itu, Yahdi juga menyoroti lemahnya koordinasi selama masa kepemimpinan HDS. Selama lebih kurang enam bulan menjabat, HDS dinilai sangat jarang memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik di Komisi D maupun di Badan Anggaran (Banggar), dan lebih sering mengirimkan perwakilan.

Baca Juga:

• Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar
• Modus Kadis PU Labura Tersangka Penipuan: Janjikan Proyek-Minta Rp 600 Juta

Bahkan pada sejumlah agenda RDP yang sangat penting dan krusial, termasuk pembahasan Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026, HDS disebut tidak secara aktif mengikutinya dengan berbagai alasan.

Termasuk pada RDP terakhir menjelang masa reses di Komisi D dengan agenda penting pembahasan penanganan pascabencana dan mitigasi bencana bersama seluruh pihak terkait, HDS tidak menghadirinya dan hanya mengirimkan kepala bidang.

Kondisi tersebut, menurut Yahdi, mengakibatkan lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.

Yahdi juga menyoroti besarnya tanggung jawab Dinas PUPR ke depan. Dalam APBD Sumut 2026, alokasi anggaran infrastruktur mencapai lebih dari Rp1,3 triliun, dengan porsi terbesar untuk pembangunan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air.

Dengan beban tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja cepat, responsif, dan akuntabel, terutama dalam percepatan rehabilitasi pascabencana di sejumlah daerah.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, DPRD Sumut melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas usulan Komisi D telah mengesahkan Perda SOTK yang baru, yang menyetujui pemisahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menjadi dinas tersendiri.

Langkah ini dilakukan guna mengurangi beban kerja Dinas PUPR serta agar penanganan sektor PSDA lebih fokus dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Yahdi berharap persoalan pengunduran diri HDS tidak menjadi polemik berkepanjangan dan pergantian kepemimpinan di Dinas PUPR menjadi momentum untuk memperkuat kinerja serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

Ia menilai penetapan Sekretaris Dinas PUPR sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, sebagai langkah cepat yang tepat.

Namun demikian, ia berharap agar segera ditetapkan kepala dinas definitif yang mumpuni dan mampu menjawab seluruh tantangan ke depan, termasuk mendukung kesuksesan visi, misi, dan program Gubernur Sumut dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan gerak cepat, terutama terkait rehabilitasi pascabencana.(ern)

DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset

DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar

Modus Kadis PU Labura Tersangka Penipuan: Janjikan Proyek-Minta Rp 600 Juta

Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya