Korupsi Terjadi Karena Keserakahan, Kebutuhan, atau Sistem?

Posmetro Medan , Binjai - Saya menilai korupsi yang di lakukan oleh pejabat maupun yang lain adalah tindakan yang merugikan negara secara keuangan. Padahal larangan korupsi telah diatur dalam UU no 31 tahun 1999 kemudian dirubah dengan uu no 20 tahun 2001 yang mengatur larangan perbuatan korupsi dan sanksinya apabila di langgar.

Disamping negara mengalami kerugian negara juga akan dipandang sebelah oleh negara asing. karena korupsi itu melanggar hak asasi manusia. Maka semakin banyak kasus korupsi semakin rendah pula harkat dan martabat bangsa Indonesia di hadapan negara yang maju dan minim kasus korupsinya. Dikutip dari artikel Tempo. Com. Denmark, Finlandia, Singapura dan Norwegia adalah negara yang rendah kasus korupsinya.

Negara- Negara maju tersebut akan menilai pemerintah Indonesia tidak mampu menuntaskan kasus korupsi dan menebarkan perbuatan jujur terhadap rakyatnya, yang kemudian akan berakibat fatal dalam dunia industri dan hubungan internasional dimana para investor akan takut masuk ke negara ini.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Digugat Perbuatan Melawan Hukum, Mangkir di Sidang Perdana PN Rantauprapat
• Dugaan Korupsi di Disdik Labuhanbatu Dilaporkan ke Kejati Sumut, Dari Pungli Kepsek Hingga Proyek Toilet

Pada masa pemerintahan prabowo - gibran saya melihat latar belakang korupsi yang diungkap oleh KPK dan Kejaksan tergolong menjadi 3 hal, Sebelumnya pakar Hukum juga sudah membahas 3 hal ini, Namun saya akan membahas 3 hal ini dalam realitanya.

Pertama : korupsi karena Keserakahan Diri atau memperkaya diri sendiri ,

Baca Juga:

• Ratusan Pelajar SD dan SMP Deli Serdang Ikuti Turnamen Catur Tingkat Kabupaten
• Ketua TP PKK Deli Serdang Tutup Turnamen Catur Pelajar, Berikut Daftar Para Pemenang

Korupsi atas hal ini biasanya terjadi di kalangan pejabat tinggi, Karena mereka memiliki wewenang lebih dari yang lain. Padahal mereka sudah memiliki hidup yang layak, dan kebutuhan sudah terpenuhi. Namun karena sifat tamak manusia dan cinta dunia membutakan segalanya sehingga mereka selalu merasa kekurangan atas apa yang sudah dimiliki. Contoh korupsi karena keserakahan yaitu Rafael alam penerima gratifikasi Rp. 16,6 miliar.

Maka apabila kasus korupsi seperti ini terjadi, pemerintah melalui dewan perwakilan rakyat untuk mengatur Hukum yang lebih berat terhadap pelakunya karena mereka korupsi murni hanya untuk mementingkan perut pribadi!

Kedua, korupsi karena kebutuhan hidup, korupsi dalam tingkatan ini sering terjadi atas tuntutan hidup yang belum sejahtera, misalnya guru, kepala sekolah dan kepala desa, dalam artikel detik finance yang diterbitkan pada 31 maret 2009 mengatakan bahwa hampir 95 % PNS (pegawai negeri sipil) dari totoal PNS 3,7 juta melakukan korupsi karena kebutuhan hidup yang belum sejahtera.

maka peran pemerintah sangat di tunggu untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mensejahterakan gaji mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak.

Terakhir Korupsi karena sistem yang tidak sehat. Ini adalah persoalan besar yang mesti diperbaiki secara bersama-sama antara rakyat dan pemerintah. Korupsi karena hal ini pada umumnya dilakukan oleh kepala daerah dan anggota dewan, karena biaya politik yang tinggi dan mahal untuk mendapatkan kursi kemenangan di negeri ini. Sehingga apabila mereka terpilih secara otomatis meraka akan lupa dengan rakyat dan mereka lebih fokus terhadap biaya yang telah dikeluarkan semasa pemilu/pilkada, hal inilah yang membuat mereka terjerat kasus korupsi, biaya politik yang mahal membuat orang yang berkompeten dan mampu mewakili rakyat ataupun menjadi kepala daerah akan terhambat karena mahalnya biaya politik, maka pemerintah harus mengkaji biaya politik yang lebih rendah sehingga anggota dewan dan kepala daerah terpilih akan lebih fokus terhadao keluhan rakyat!

Sehingga dari 3 penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, harus dibedakan tingkatan hukumanya, pemerintah juga harus memberikan pengawasan yang lebih ketat, dan Pemerintah harus memberikan edukasi pendidikan terhadap rakyat atas bahayanya money politic (Ismail Ginting)

Ismail Ginting mahasiswa Fakultas: Syariah dan Hukum Tata Negara Hukum tata - Uinsu

Bupati Labuhanbatu Digugat Perbuatan Melawan Hukum, Mangkir di Sidang Perdana PN Rantauprapat

Dugaan Korupsi di Disdik Labuhanbatu Dilaporkan ke Kejati Sumut, Dari Pungli Kepsek Hingga Proyek Toilet

Ratusan Pelajar SD dan SMP Deli Serdang Ikuti Turnamen Catur Tingkat Kabupaten

Ketua TP PKK Deli Serdang Tutup Turnamen Catur Pelajar, Berikut Daftar Para Pemenang

Tekan Pengangguran, Deli Serdang Buka Ratusan Peluang Kerja Lewat Job Fair

Viral di Medsos, Polisi Buru Jejak Pelaku Begal Pelajar SMA 5 Binjai