POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Guna mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu melayangkan "rapor merah" dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi resmi tersebut diterima langsung oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM, dalam rapat paripurna beragenda tinggi yang digelar di ruang sidang DPRD Labuhanbatu, Jalan SM. Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (18/5/2026).
Baca Juga:
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, dan para kepala OPD.
Meskipun secara umum jalannya roda pemerintahan dinilai cukup baik, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Labuhanbatu secara blak-blakan menyoroti sejumlah kegiatan tertentu yang realisasinya ternyata masih keok alias belum mencapai target yang ditetapkan.
Baca Juga:
Melalui juru bicara Pansus, Sudarmanto dari Partai Perindo, legislatif menjabarkan rentetan rekomendasi strategis yang menyasar sektor-sektor paling vital dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mulai dari buruknya kinerja perangkat daerah, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, mutu pelayanan kesehatan di RSUD yang kerap dikeluhkan, urusan perizinan, hingga masalah infrastruktur di bawah Dinas PUPR.
"Perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga kami perlu menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya," tegas Sudarmanto di hadapan forum sidang.
Suasana sidang makin dinamis saat interupsi lintas fraksi bergulir. Anggota dewan dari Fraksi Partai Nasdem, Khairul Anwar, melayangkan tuntutan keras dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu untuk segera bertindak nyata di lapangan.
Khairul Anwar mendesak Dinas PUPR segera melanjutkan proyek pengaspalan jalan dari Dusun Padang Rapuan menuju Dusun Kampung Baru di Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, yang sudah lama dinanti warga. Tak hanya infrastruktur jalan, masalah lingkungan hidup pun disuarakan dengan lantang.
"Pemkab Labuhanbatu khususnya dinas terkait harus serius memperhatikan masalah sampah, terkhusus di Pajak (Pasar) Aek Nabara agar dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan bau busuk," cetus Khairul Anwar.
Tak luput, Fraksi Nasdem juga mendesak Pemkab untuk segera melakukan pendataan total terhadap bangunan-bangunan sekolah yang kondisinya sudah rusak dan semestinya direhabilitasi demi menjamin keselamatan serta kenyamanan siswa dalam belajar.
Merespons "hujan" instruksi dan rekomendasi tajam dari pihak legislatif, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Alih-alih defensif, Bupati menilai catatan tersebut sebagai instrumen pengawasan yang konstruktif dan berjanji akan menjadikannya bahan evaluasi total.
Bupati menegaskan, dirinya tidak akan tinggal diam dan meminta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bergerak cepat menyikat habis dan menindaklanjuti poin-poin koreksi dari DPRD tersebut sesuai tupoksi masing-masing.
"Rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bentuk sinergi dan fungsi pengawasan yang konstruktif. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan," tegas Bupati Maya Hasmita.
Rapat paripurna bertensi tinggi namun sarat sinergitas ini ditutup dengan penyerahan dokumen fisik rekomendasi DPRD kepada Bupati Labuhanbatu. (HBB)
Tags
beritaTerkait
komentar