Posmetro Medan, Sibolga - Penetapan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai baru langkah awal untuk membongkar dugaan jaringan penyimpangan yang lebih luas.
Rahmad Selaku Ketua Umum HMI Cabang Sibolga -Tapanuli Tengah, mengatakan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala BGN dan sejumlah pejabat lainnya harus menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar secara menyeluruh dugaan praktik penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut, khususnya terkait penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Kejaksaan Agung yang telah berani menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, pengungkapan perkara ini tidak boleh berhenti pada beberapa nama saja. Jika benar terdapat praktik pengaturan titik, penyalahgunaan kewenangan, serta intervensi dalam penunjukan mitra SPPG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu," tegasnya
Baca Juga:
Rahmad menegaskan bahwa dugaan jual beli titik dan pengondisian yayasan mitra SPPG merupakan persoalan serius yang berpotensi merusak tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia.
"Jangan biarkan program yang digagas untuk kepentingan rakyat justru dijadikan ladang bancakan. Kejaksaan Agung harus membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi mafia anggaran dalam Program MBG. Siapa pun yang terlibat, dari tingkat pusat hingga daerah, wajib dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkasnya.
Baca Juga:
Selanjutnya, HMI Sibolga -Tapanuli Tengah mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jaringan dan pelaksanaan SPPG di berbagai wilayah Indonesia khususnya di Sibolga -Tapanuli Tengah, Sumatera Utara guna memastikan apakah praktik serupa juga terjadi di daerah.
"Apabila persoalan utama dalam kasus ini berkaitan dengan pengaturan titik dan penunjukan mitra SPPG, maka pemeriksaan harus diperluas ke seluruh wilayah. Semua BGN daerah, pengelola SPPG, yayasan mitra, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari skema tersebut wajib diperiksa. Hukum tidak boleh tebang pilih.
HMI Cabang Sibolga -Tapanuli Tengah juga meminta pemerintah daerah/kota untuk melakukan evaluasi total terhadap mekanisme verifikasi, pengawasan, dan penunjukan mitra dalam Program MBG agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Kami mengingatkan bahwa korupsi dalam program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Karena itu, Kejaksaan Agung harus bertindak tegas, profesional, dan transparan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini."pungkas Rahmad. ( Gab)
Posmetro Medan, Binjai Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum istimewa bagi Sekolah Tumbuh Kembang Anak Mutiara Kids un
Sumut 8 menit lalu
POSMETRO MEDAN Pihak kepolisian bersama Perusahaan Gas Negara (PGN) melanjutkan olah tempat kejadian perkara terkait peristiwa ledakan pipa
Peristiwa 10 menit lalu
Sebanyak 282 Perwira Remaja (Paja) Akademi Kepolisian Angkatan ke58 Batalyon Ksatrya Hawin Sarwahita Tahun 2026.
Inter-Nasional satu jam lalu
Harga Cabai Merah dan Daging Ayam Naik di Sumut, Daerah Ini Patok Harga Lampaui HET.
Bisnis 2 jam lalu
Angin Puting Beliung Terjang Kawasan Industri PT VME di Batam, Dua Shelter Pekerja Rusak.
Peristiwa 3 jam lalu
Dugaan Permainan Izin Kapal dan Solar Subsidi Mencuat, KIS Desak Wali Kota Tanjungbalai Bertindak Tegas.
Sumut 4 jam lalu
Respons kelangkaan BBM di sejumlah SPBU Padangsidimpuan, Satuan Brimob Polda Sumut mengintensifkan patroli.
Sumut 4 jam lalu
Kodim 0207/Simalungun Dukung Pembukaan Job Fair 2026, Wujud Sinergi Membuka Peluang Kerja bagi Masyarakat
Sumut 4 jam lalu
Disuruh beli sabu ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, yang nyuruh pun ditangkap juga.
Kriminal 4 jam lalu
Personel Polres Dairi menggelar Strong Point untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat.
Sumut 5 jam lalu
