Reses H Abdi Santosa Ritonga, Masyarakat Keluhkan Maraknya Narkoba dan Obat Terlarang

POSMETRO MEDAN,Labuhan Batu – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM, mendapat sambutan hangat dari masyarakat Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, dalam kegiatan Reses III Masa Sidang I Tahun 2024/2025.

Dalam sambutannya, politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan pentingnya kegiatan reses sebagai bentuk keterhubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.

"Reses menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihan, menyambung silaturahmi sekaligus menjemput aspirasi masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, hukum, hingga infrastruktur," ujar H. Abdi.

Baca Juga:

• Kejari Labuhanbatu Tegaskan UU TPKS Sebagai Respons Hukum Progresif: Haramkan Damai Bagi Pelaku
• Warga Labuhanbatu Blokade Jalan, Tuntut Perusahaan PT HSJ Patuhi Aturan Tonase!

Ia menambahkan bahwa reses juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. "Ini adalah wujud dari fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan," jelasnya.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Sumut dan Medan
• Anggaran Ratusan Miliar DPRD Sumut: Sosper, Wasbang, Reses Diduga Jadi Panggung Politik dan Kampanye

Camat Rantau Selatan, Ade Rahmadiansyah Siregar, SE, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. "Kehadiran Pak Abdi menjadi berkah bagi kami. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi secara langsung," ujarnya.

Tokoh masyarakat setempat, H. Chaidir Zein Situmorang, juga menyampaikan rasa bangga atas kehadiran putra daerah yang kini duduk sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi.

"Kami senang karena beliau tidak hanya datang bersilaturahmi, tapi juga membuka ruang dialog dan diskusi dengan masyarakat," katanya.

Dalam sesi dialog, sejumlah aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan infrastruktur seperti jalan rusak dan drainase yang buruk, hingga masalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Warga juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan, khususnya bagi lanjut usia.

Kejari Labuhanbatu Tegaskan UU TPKS Sebagai Respons Hukum Progresif: Haramkan Damai Bagi Pelaku

Warga Labuhanbatu Blokade Jalan, Tuntut Perusahaan PT HSJ Patuhi Aturan Tonase!

Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Sumut dan Medan

Anggaran Ratusan Miliar DPRD Sumut: Sosper, Wasbang, Reses Diduga Jadi Panggung Politik dan Kampanye

Heboh! Bongkar Skandal Korupsi, Aipda Vicky Mundur dari Polisi, IPW: Dugaan Diintervensi Kapolda Sulut

Anggota DPRD Ruslan Tambak: Evaluasi Total PLN atau Rakyat Terus Dirugikan!