POSMETRO MEDAN,Medan– Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Yahdi Khoir Harahap, kembali menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya masih jauh dari optimal. Menurutnya, BUMD seharusnya mampu menjadi lokomotif penggerak ekonomi daerah, namun saat ini justru berjalan tersendat.
"Sejak lama kita mendorong agar BUMD, khususnya Dhirga Surya, segera dibenahi. Jangan sampai waktu terus berlalu tanpa ada perbaikan signifikan. Harus ada langkah konkret sebelum tahun 2026," ujar Yahdi kepada wartawan baru-baru ini.
Yahdi mencontohkan salah satu unit usaha Dhirga Surya, yakni kilang padi di Perbaungan. Ia menyayangkan peralatan modern asal Jepang yang dimiliki unit tersebut dibiarkan tak terawat dan nyaris tidak dimanfaatkan.
Baca Juga:
"Mesinnya lengkap, ada alat pengering dan penyortir padi. Jika dibiarkan rusak tanpa perbaikan, itu sama saja mengubur potensi. Padahal, dengan alat itu, beras patah bisa diminimalkan," jelasnya.
Menurut Yahdi, arah bisnis Dhirga Surya selama ini tidak fokus. Dari hotel, beralih ke travel dan pariwisata, hingga penggilingan padi, namun tak satu pun yang berjalan mantap.
Baca Juga:
"Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyehatkan bisnis terlebih dahulu. Jangan buru-buru mencari keuntungan semu. Bisnis yang sehat jauh lebih penting," tegasnya.
Politisi PAN ini juga mengingatkan hasil pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di mana ia mengusulkan penyelamatan BUMD secara menyeluruh dengan dukungan penuh dari Biro Perekonomian.
"Sudah saya sampaikan ke Ibu Popy selaku Koordinator BUMD dan Plt Dirut bahwa proses penyehatan ini terlalu lambat. Jangan sampai di akhir masa jabatan Gubernur Bobby, BUMD kita masih dalam kondisi sakit," katanya.
Yahdi menargetkan pada 2026 arah pemulihan BUMD sudah terlihat, dan pada 2028 kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat maksimal.
"PAD kita sempit, hanya mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Setelah UU Nomor 1 Tahun 2022, opsen pajak dan pembagian ke kabupaten/kota membuat ruang fiskal kita semakin terbatas," paparnya.
Selama ini, kontribusi terbesar PAD masih datang dari Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi. Namun, Tirtanadi pun masih kehilangan 30 persen air bersih akibat kebocoran sistem.
"Bank Sumut menyumbang sekitar Rp300 miliar lebih, sementara PT Aneka Industri dan Jasa serta PT Perkebunan Sumut praktis tidak memberi kontribusi. PT Aneka Industri bahkan belum menunjukkan hasil yang jelas. Jika ini tidak segera diatasi, akan menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan Gubernur," ujarnya.
Yahdi juga menyoroti kebijakan usaha yang kerap tidak sesuai karakteristik BUMD. Salah satunya, PT Perkebunan Sumut yang justru menanam cabai dengan anggaran Rp8 miliar, namun berakhir gagal.
"Lahan yang semestinya ditanami sawit malah digunakan untuk cabai dan kini disewakan untuk penanaman ubi ke pihak ketiga. Lahan seluas 1.000 hektare yang seharusnya difokuskan untuk replanting sawit justru ditanami tanaman muda yang bersaing dengan ubi. Tak heran bibitnya kerdil," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan fokus dalam membenahi BUMD. "Tanpa pembenahan menyeluruh, cita-cita menjadikan BUMD sebagai penopang PAD hanya akan menjadi wacana yang tak pernah terwujud," pungkas Yahdi.(ernI)
Tags
beritaTerkait
komentar