Camat Percut Sei Tuan A Fitrian Syukri: Tak Ada Bayar Agar Aman

POSMETRO MEDAN,Medan-Pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar III Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Senin (17/11/2025), memunculkan persoalan baru.

Sejumlah pedagang mengaku menjadi korban pemalakan oknum preman yang meminta uang jutaan rupiah dengan janji lapak mereka tidak akan dibongkar. Praktik pungutan liar ini disebut semakin meresahkan warga dan pedagang kecil yang tengah berjuang mempertahankan penghasilan.

Menanggapi fenomena tersebut, Camat Percut Sei Tuan, A. Fitrian Syukri, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan pembayaran apa pun terkait penertiban bangunan.

Baca Juga:

• Deli Serdang Juara Umum II FSQ Sumut 2026, Borong 14 Prestasi
• Dua Preman Intimidasi Warga Gang Rawa, Kepling Diam saja, Seakan tak Perduli

"Tidak ada istilah 'bayar agar aman'. Semua bangunan yang melanggar aturan tetap akan ditertibkan. Semua bangunan yang berdiri di atas parit akan dibongkar. Jangan mau tertipu iming-iming bahwa bangunan ilegal tidak dibongkar. Pemerintah tidak pernah meminta atau membenarkan pungutan seperti itu," tegas Fitrian.

Ia menjelaskan bahwa proses penertiban dilakukan sepenuhnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Tibum) Kabupaten Deli Serdang, demi memperlancar aliran drainase, menjaga kepentingan umum, dan menata kembali kawasan Pasar III Tembung yang selama ini semrawut.

Baca Juga:

• Wesly Silalahi Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027
• PUTR Binjai Catat 35 Progres Penanganan Jalan Sedang Berjalan

Isu pungli makin ramai setelah sebuah akun bernama @AGEN DAGING TERMURAH turut membenarkan adanya praktik pemerasan terhadap para pedagang.

"Benar bang… sering kali para pedagang dizalimi. Tolonglah pihak Polsek Medan Tembung segera menangkap preman itu," tulis akun tersebut.

Beberapa komentar lain dari warga juga mengungkapkan keluh kesah serupa. Salah seorang warga yang mengaku tinggal di Pasar III Tembung menuliskan bahwa oknum preman meminta uang Rp5 juta kepada pedagang agar lapak yang sudah dibeton tidak ikut dibongkar.

"Preman meminta uang ke pedagang Rp5 juta supaya lapak tidak dibongkar. Berarti pemerintah bisa diatur preman. Tolong datang lagi ke lokasi, kasihan rakyat kecil," tulisnya.

Keterangan ini memicu kekhawatiran bahwa oknum tertentu memanfaatkan momen penertiban untuk mencari keuntungan pribadi, sementara di sisi lain pedagang kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Deli Serdang Juara Umum II FSQ Sumut 2026, Borong 14 Prestasi

Dua Preman Intimidasi Warga Gang Rawa, Kepling Diam saja, Seakan tak Perduli

Wesly Silalahi Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027

PUTR Binjai Catat 35 Progres Penanganan Jalan Sedang Berjalan

Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana

Gubernur Sumut Bobby Nasution Resmikan Sekolah Guang Ming