Hutan Tinggal 10 Persen, Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti Peringatkan Sumut di Ambang Bencana

Ia menyebut, gelondongan kayu yang turun melalui aliran sungai bukanlah cerita warga semata, melainkan fakta lapangan yang kini diperkuat oleh proses penyidikan Mabes Polri.

"Kita lihat sendiri kayu-kayu itu turun bersama banjir. Dan sekarang sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya, ini bukan dugaan," tegasnya.

Baca Juga:

• FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan
• Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Data yang diterima DPRD Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu laiu, bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di Pematangsiantar mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan.

Kawasan tangkapan air di Garoga, yang sebelumnya berada di kisaran 20 persen, kini tersisa sekitar 10 persen. Penurunan drastis itu dipicu oleh pembukaan lahan oleh sejumlah perusahaan, termasuk di area yang secara ekologis tidak layak dibuka.

Baca Juga:

• Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina
• Ada Rumah Warga Terkurung Tembok Perusahaan, Penghuni Rumah Enggan Bertemu

"Ini disampaikan langsung oleh BPDAS Asahan-Barumun dan Barongong. Kerusakan sudah pada level darurat," kata Rudi.

Kayu Menumpuk, Ancaman Menggantung

Ironisnya, pasca-banjir, ancaman belum berakhir. Rudi mengungkap masih banyak kayu hasil pembalakan-baik legal bermasalah maupun ilegal-yang menumpuk di aliran sungai.

Jika hujan deras kembali turun, kayu-kayu itu berpotensi kembali menghantam permukiman warga. Karena itu, ia mendorong koordinasi cepat antara BPBD dan pemerintah daerah untuk menurunkan dan mencacah kayu-kayu tersebut, guna mencegah bencana susulan.

Bahkan, Rudi mengusulkan langkah kemanusiaan, kayu hasil sitaan pascabencana dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka, dengan catatan ketat-tidak diperjualbelikan dan berada di bawah pengawasan.

Kritik untuk Pemerintah Daerah

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan

Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina

Ada Rumah Warga Terkurung Tembok Perusahaan, Penghuni Rumah Enggan Bertemu

Ranperda Pertanian Organik Mulai Dibahas, DPRD Sumut Soroti Kondisi Nyata Petani

DPRD Medan Tetapkan Pengganti Wakil Ketua Dari PKS