RS Martha Friska Batasi Pasien Poliklinik, Layanan Mobile JKN Dipertanyakan

Apakah terdapat perlakuan khusus terhadap pasien tertentu?

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr. Yasmine, belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi melalui pesan singkat. Sementara itu, Ikhwal Maulana, Kepala SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi layanan pasien.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Lantik 29 Pejabat dan Kepala Sekolah, Tekankan Evaluasi Kinerja dan Integritas
• Bobby Nasution Ingatkan BPJS Kesehatan Tetap Utamakan Kualitas Layanan

"BPJS Kesehatan tidak melakukan pembatasan pelayanan. Terkait teknis di rumah sakit, nanti kita tanyakan ke bagian layanan rumah sakit," ujar Ikhwal.

Padahal, BPJS Kesehatan selama ini gencar mensosialisasikan penggunaan aplikasi Mobile JKN sebagai pintu utama akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Jika dalam praktiknya justru terjadi dugaan pembatasan kuota, hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Tekankan Sinergi Tripartit demi Industri Berkeadilan
• Di Tengah Ekonomi Sulit, Masih Ada 'Uang Perpisahan'

Jika dugaan pembatasan tersebut terbukti benar, maka peserta BPJS Kesehatan bukan hanya dirugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh undang-undang.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan Pusat, Dinas Kesehatan, serta Ombudsman RI, agar tidak terjadi diskriminasi, permainan kuota, maupun praktik yang merugikan peserta JKN di fasilitas pelayanan kesehatan.(Rez)

Bupati Deli Serdang Lantik 29 Pejabat dan Kepala Sekolah, Tekankan Evaluasi Kinerja dan Integritas

Bobby Nasution Ingatkan BPJS Kesehatan Tetap Utamakan Kualitas Layanan

Bupati Labuhanbatu Tekankan Sinergi Tripartit demi Industri Berkeadilan

Di Tengah Ekonomi Sulit, Masih Ada 'Uang Perpisahan'

27 Peserta Ikuti Seleksi Tambahan Pilkades Deli Serdang 2026

Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD