Yahdi Khoir: Jangan Gusur Rakyat Demi Keserakahan Korporasi, Hentikan Represi Terhadap Masyatakat dan Petani

Sebagai solusi, Yahdi mendorong skema kemitraan seperti perkebunan plasma atau bentuk kerja sama lain yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa menyingkirkan masyarakat.

Alternatif lain, menurutnya, adalah ganti rugi yang layak atau relokasi manusiawi dengan jaminan keberlanjutan hidup warga.

Baca Juga:

• Di hadapan Peserta APEKSI, Bobby Nasution Tunjukkan Hasil Pembangunan Kota Medan di Eranya
• Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 Miliar

"Pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Justru di situlah ukuran keberhasilan negara-apakah ia melindungi yang lemah atau membiarkan mereka tersisih," ucapnya.

Ketika Tanah Menjadi Cermin Negara

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Apresiasi Pengabdian Polda Sumut yang Konsisten Melayani Masyarakat
• Agas Jaya Wakili Sumut di Festival Grassroots Piala Presiden Nasional

Peristiwa di Padang Halaban memperlihatkan satu hal, sengketa tanah di Indonesia bukan semata soal batas dan sertifikat, melainkan tentang relasi kuasa, sejarah penguasaan, dan masa depan keluarga-keluarga kecil di desa.

Yahdi Khoir memilih berdiri di sisi yang jarang terdengar suaranya-petani yang kehilangan rumahnya dalam satu hari.

Seruannya mungkin tak serta-merta menghentikan alat berat, tetapi ia mengingatkan bahwa di balik setiap putusan hukum, selalu ada manusia yang harus tetap diperlakukan sebagai warga negara, bukan sekadar objek sengketa.(erni)

Di hadapan Peserta APEKSI, Bobby Nasution Tunjukkan Hasil Pembangunan Kota Medan di Eranya

Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 Miliar

Wagub Sumut Surya Apresiasi Pengabdian Polda Sumut yang Konsisten Melayani Masyarakat

Agas Jaya Wakili Sumut di Festival Grassroots Piala Presiden Nasional

Bawaslu Sumut Bantah Manipulasi Data Pegawai

Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Terima Langsung dari Presiden