Yahdi Khoir: Jangan Gusur Rakyat Demi Keserakahan Korporasi, Hentikan Represi Terhadap Masyatakat dan Petani

Sebagai solusi, Yahdi mendorong skema kemitraan seperti perkebunan plasma atau bentuk kerja sama lain yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa menyingkirkan masyarakat.

Alternatif lain, menurutnya, adalah ganti rugi yang layak atau relokasi manusiawi dengan jaminan keberlanjutan hidup warga.

Baca Juga:

• Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan RI Ditunjuk Sebagai Ketua DPW PAN Sumut
• Brimob Polda Sumut 'Sulap' Mako Jadi Arena Keceriaan dan Kebersamaan

"Pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Justru di situlah ukuran keberhasilan negara-apakah ia melindungi yang lemah atau membiarkan mereka tersisih," ucapnya.

Ketika Tanah Menjadi Cermin Negara

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Hadiri Sidang Paripurna HUT ke-81 RI di Gedung DPRD
• Mayat di Kebun Tebu Bulu Cina Driver Taksi Online, Diduga Korban Dirampok dan Dibunuh

Peristiwa di Padang Halaban memperlihatkan satu hal, sengketa tanah di Indonesia bukan semata soal batas dan sertifikat, melainkan tentang relasi kuasa, sejarah penguasaan, dan masa depan keluarga-keluarga kecil di desa.

Yahdi Khoir memilih berdiri di sisi yang jarang terdengar suaranya-petani yang kehilangan rumahnya dalam satu hari.

Seruannya mungkin tak serta-merta menghentikan alat berat, tetapi ia mengingatkan bahwa di balik setiap putusan hukum, selalu ada manusia yang harus tetap diperlakukan sebagai warga negara, bukan sekadar objek sengketa.(erni)

Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan RI Ditunjuk Sebagai Ketua DPW PAN Sumut

Brimob Polda Sumut 'Sulap' Mako Jadi Arena Keceriaan dan Kebersamaan

Kapolrestabes Medan Hadiri Sidang Paripurna HUT ke-81 RI di Gedung DPRD

Mayat di Kebun Tebu Bulu Cina Driver Taksi Online, Diduga Korban Dirampok dan Dibunuh

LIPPSU: Pemberitaan Ketua KORMI Sumut Dipanggil Polda Hoaks!

BAN-PT Tetapkan UDA Tak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Ini Pesan LLDikti Wilayah I ke Mahasiswa