Dugaan Limbah Dapur SPPG di Stabat Baru Cemari Lingkungan, Warga Desak DLH Langkat Bertindak Cepat

POSMETRO MEDAN,Langkat— Warga Lingkungan V, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengeluhkan dugaan pencemaran lingkungan yang bersumber dari aktivitas dapur MBG SPPG, di Jalan Perniagaan.

Limbah yang diduga dibuang langsung ke parit permukiman menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat.

Sejumlah warga menyebutkan, air limbah yang mengalir ke parit tampak keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap, terutama pada siang hingga sore hari.

Baca Juga:

• Kodim 0203/Langkat Rampungkan Pembangunan Jembatan Gantung Antarlingkungan di Kelurahan Bela Rakyat
• Temui Massa Pendemo, Ini Kata Gubernur Sumut Bobby Nasution...

Baca Juga:

• Ribuan Massa Peduli MBG Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Minta Lanjutkan Program Yang Sudah Bagus
• Giliran Ibu-ibu Demo Minta MBG Dilanjutkan, Aksi Tandingan?

Kondisi ini disebut telah berlangsung cukup lama dan semakin terasa saat curah hujan rendah karena aliran air tidak lancar.

Masyarakat pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan.

Warga juga meminta adanya keterbukaan dari pihak pengelola dapur terkait sistem pengolahan limbah, serta memastikan apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara regulasi, dugaan pencemaran lingkungan memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kualitas lingkungan.

Dalam Pasal 20 ayat (3), disebutkan bahwa setiap kegiatan wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup, termasuk baku mutu air limbah. Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) huruf e melarang setiap pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja mencemari lingkungan.

Adapun kelalaian yang menyebabkan pencemaran juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1), dengan ancaman penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki sistem pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam Pasal 134 disebutkan bahwa limbah harus dikelola agar tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan.

Pemerintah daerah melalui DLH juga memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Warga berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut. Mereka menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak dasar masyarakat yang harus dilindungi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Thomas Syahputra, selaku pemilik dapur MBG SPPG telah dilakukan oleh redaksi melalui pesan WhatsApp pada Senin (27/4/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.(RIS)

Kodim 0203/Langkat Rampungkan Pembangunan Jembatan Gantung Antarlingkungan di Kelurahan Bela Rakyat

Temui Massa Pendemo, Ini Kata Gubernur Sumut Bobby Nasution...

Ribuan Massa Peduli MBG Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Minta Lanjutkan Program Yang Sudah Bagus

Giliran Ibu-ibu Demo Minta MBG Dilanjutkan, Aksi Tandingan?

Ratusan Mahasiswa Kepung Lapangan Merdeka Medan, Tuntut Kepala BGN Sumut Dicopot dan Stop MBG

Ratusan Mahasiswa Kepung Lapangan Merdeka Medan, Tuntut Kepala BGN Sumut Dicopot dan Hentikan MBG