AMI adalah sistem meteran pintar yang mampu mencatat pemakaian listrik secara real-time, memutus atau menyambung arus dari jarak jauh, serta mengirimkan data langsung ke pusat kendali.
Di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo, proyek ini ditetapkan sebagai program unggulan dengan anggaran raksasa dan pelaksanaan massal mulai tahun 2022 hingga 2026.
Baca Juga:
"Secara teori, tujuannya baik: efisiensi, akurasi tagihan, dan pengurangan kebocoran. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini berubah menjadi mesin penyedot dana yang merugikan negara dan rakyat," papar Yudhistira.
Anggaran dan Skema Kontrak: Kerugian Jangka Panjang
Baca Juga:
Dijelaskan Yudhis, nlai total proyekAMI mencapai Rp5 Triliun. Artinya, proyek itu menjadi salah satu pengadaan tunggal termahal dalam sejarah PLN. Namun, yang lebih mencengangkan adalah cara pembayarannya:
"Skemanya Sewa Beli 10 Tahun: PLN tidak membeli alat tersebut secara tunai di muka, melainkan menyewanya dengan kewajiban pembayaran bulanan sebesar Rp25.251 per pelanggan selama 120 bulan. Perhitungan kami: Nilai asli alat dan layanan ini sebenarnya hanya sekitar Rp1,8 – 2 Triliun. Artinya, ada kelebihan pembayaran atau markup harga mencapai Rp3 Triliun lebih yang harus ditanggung PLN — dan akhirnya dibebankan ke rakyat melalui tarif listrik," sebutnya.
Kemudian, ada istilah Biaya Berulang Tanpa Nilai Tambah. Meskipun alat sudah terpasang dan beroperasi, PLN tetap harus membayar biaya layanan bulanan yang sangat tinggi, yang tidak ditemukan pada pengadaan meteran biasa di masa lalu.
"Fakta yang menjadi kunci adalah, dana raksasa untuk proyekAMI ini diambil langsung dari anggaran investasi dan pemeliharaan jaringan. Data keuangan PLN menunjukkan, sejak proyek ini dimulai tahun 2022, anggaran pemeliharaan pembangkit dan jaringan dipotong drastis sebesar 35%. Inilah alasan utama mengapa pemeliharaan tower transmisi dan mesin pembangkit menjadi minimal atau nyaris tidak sesuai dengan kebutuhannya, yang akhirnya memicu pemadaman bergilir dan keruntuhan sistem yang kita alami sekarang,* ujarnya.
Dugaan Kecurangan Tende & Aliran Suap US$ 50 Juta
"Berdasarkan penelusuran kami terhadap dokumen lelang, perjalanan bisnis pejabat, serta keterangan saksi internal yang berani bersaksi dengan syarat anonim, mengungkap skema korupsi terstruktur yang melibatkan puncak pimpinan PLN," ungkap Yudhistira.
Untuk memonitoring pelaksanaan tertib administrasi PKK tahun 2026 Wesly Silalahi Walikota Pematangsianar menyambut TP PKK Sumut .
Sumut 2 jam lalu
Empat Statistik Gila Lionel Messi di Piala Dunia Setelah Hattrick ke Gawang Aljazair.
Sport 2 jam lalu
Prediksi Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026 Duel Penentu Tiket Lolos ke Babak 32 Besar.
Sport 2 jam lalu
ReLUN Ungkap Korupsi Sebesar US50 Juta Dibalik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs
Bisnis 3 jam lalu
Polres Asahan Musnahkan 14,5 Kilogram Sabu dan 1.413 Cartridge Etomidate, Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Sumatera Utara resmi memberikan duku
Politik 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Tokoh masyarakat Sumatera Utara berdarah Aceh, HM Nezar Djoeli, ST, mengajak seluruh masyarakat Aceh di Sumatera Utara untuk
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi CS KERAS (Control Sosial Kumpulan Elemen Rakyat Anti Suap) Kota Sianta
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, berkomitmen menghapus praktik pungutan yang berpoten
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Su
Medan 4 jam lalu
