Kamis, 13 Agustus 2026

Hak Jawab Kuasa Hukum Jawa Pos Terkait Berita ”Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembelian PT DNP ke Dahlan Iskan”

Administrator - Rabu, 16 Juli 2025 19:41 WIB
Hak Jawab Kuasa Hukum Jawa Pos Terkait Berita ”Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembelian PT DNP ke Dahlan Iskan”
kompas
Dahlan Iskan.

POSMETRO MEDAN, Surabaya-Berikut hak jawab Tim Kuasa Hukum Jawa Pos,Daniel JulianTangkau, S..H., M.Kn., LL.M, terkait berita yang dilansir kompas.com dengan judul, "Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan", yang terbit tanggal 15/07/2025, pukul 15:30 WIB.

Surabaya, 16 Juli 2025

Kepada : Pemimpin Redaksi Kompas.com

Baca Juga:

Perihal : Permintaan Pemuatan Hak Jawab

Dengan Hormat,

Baca Juga:

Menanggapi berita di Kompas.com tertanggal 15/07/2025 dengan judul "Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembelian PT DNP ke Dahlan Iskan", kami selaku Kuasa Hukum Jawa Pos menegaskan hal-hal berikut berdasarkan sumber data dan informasi dari Klien Kami (PT Jawa Pos):

I. Jawa Pos selalu ingin mengedepankan narasi yang membawa kesejukan dan perundingan-perundingan baik untuk menyelesaikan permasalahan.

II. Pada prinsipnya Jawa Pos sebagai Perusahaan Holding dengan skala nasional tentunya tidak akan masuk kedalam area perdebatan tanpa bukti yang ujungnya hanya menjadi debat kusir.

III. Dalam puluhan Dokumen Perseroan yang tersedia di Jawa Pos terekam secara jelas PT Dharma Nyata Presssebagai anak perusahaan Jawa Pos, beberapa diantaranya:

• Laporan Perusahaan Tahun 1990 yang disahkan di dalam RUPS PT Jawa Pos 1991 yang intinya menyatakan rencana kerjasama PT Jawa Pos untuk mendirikan media mass Mingguan Dharma Nyata.

Editor
: Administrator
Tags
beritaTerkait
Kuasa Hukum Debitur Gugat BRI Tarutung dan KPKNL Padangsidimpuan, Eksekusi Agunan Ditunda
Dua Saksi Ringankan Rasiah Sukanthan, PH: Klien Kami Korban, Bukan Perekrut
Kuasa Hukum: Diduga Putarbalikkan Fakta dan Intimidasi, Evaluasi Penyidik Polres Tapteng
Hamdani: Honor Desainer Diserahkan ke Dinas, PH Tegaskan MFF 2024 Digelar Sesuai Prosedur
Kuasa Hukum: Khawatir Diduga Langkah Awal Penyerobotan Tanah
Hak Jawab dan Klarifikasi Perguruan Pancabudi
komentar
beritaTerbaru