Hak Jawab Kuasa Hukum Jawa Pos Terkait Berita ”Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembelian PT DNP ke Dahlan Iskan”

• Laporan Perusahaan Tahun 1991 yang disahkan di dalam RUPS PT Jawa Pos 1992 penyertaan PT Jawa Pos di PT Dharma Nyata Press.

• Laporan Keuangan PT Jawa Pos Tahun 1992 yang diaudit oleh Paul Lembong & Rekan, dicatatkan secara tegas, Investasi Saham PT Jawa Pos pada PT Dharma Nyata.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Debitur Gugat BRI Tarutung dan KPKNL Padangsidimpuan, Eksekusi Agunan Ditunda
• Dua Saksi Ringankan Rasiah Sukanthan, PH: Klien Kami Korban, Bukan Perekrut

Siapa yang hadir dan menyetujui RUPS tersebut? Tercatat Bapak Dahlan Iskan dan juga Ibu Nany Widjaja. Siapakah Direksi PT Jawa Pos saat itu? Diantaranya adalah Bapak Dahlan Iskan dan Ibu Nany Widjaja (Wakil Direktur)

• Tanda Terima Uang untuk Pembelian Saham PT DNP tertulis secara tegas "Telah terima dari Jawa Pos", ditambah dengan Rekening Koran PT Jawa Pos yang klop dengan jumlah pembayarannya.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum: Diduga Putarbalikkan Fakta dan Intimidasi, Evaluasi Penyidik Polres Tapteng
• Hamdani: Honor Desainer Diserahkan ke Dinas, PH Tegaskan MFF 2024 Digelar Sesuai Prosedur

• Lembar pembagian laba PT DNP, yang tertulis jumlah pembayaran deviden kepada PT Jawa Pos, tercatat ditandatangani oleh Bapak Dahlan Iskan.

• Sejumlah Akta Otentik yang dibuat oleh Bapak Dahlan Iskan dan Ibu Nany Widjaja sendiri, berisikan pernyataan seluruh dana/uang untuk PT DNP adalah bersumber dari Jawa Pos sehingga pemilik yang berhak atas saham PT DNP adalah Jawa Pos.

Dan masih banyak dokumen lainnya.

IV. Dinamika yang terjadi adalah akibat adanya upaya hukum sebagai bentuk ikhtiar untuk meluruskan kebenaran.

V. Jawa Pos berkomitmen untuk menghormati institusi penegakan hukum yang sedang menangani proses hukum terkait perkara ini.

Demikian Hak Jawab dari kami sebagai tanggapan atas berita tersebut.

Kuasa Hukum Debitur Gugat BRI Tarutung dan KPKNL Padangsidimpuan, Eksekusi Agunan Ditunda

Dua Saksi Ringankan Rasiah Sukanthan, PH: Klien Kami Korban, Bukan Perekrut

Kuasa Hukum: Diduga Putarbalikkan Fakta dan Intimidasi, Evaluasi Penyidik Polres Tapteng

Hamdani: Honor Desainer Diserahkan ke Dinas, PH Tegaskan MFF 2024 Digelar Sesuai Prosedur

Kuasa Hukum: Khawatir Diduga Langkah Awal Penyerobotan Tanah

Hak Jawab dan Klarifikasi Perguruan Pancabudi