Sssst...KPK Bidik Dugaan Permainan Proyek di Pemko Medan

POSMETRO MEDAN,Medan– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyasar Kota Medan dalam upaya mendeteksi potensi penyimpangan anggaran daerah.

Sejumlah sektor yang dinilai rawan praktik korupsi kini menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut, termasuk proyek pengadaan barang dan jasa hingga penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif.

"Kami sedang melakukan sinkronisasi berbagai data untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran," kata Kepala Satgas Korsupgah KPK RI, Uding Juharuddin, saat berkunjung ke DPRD Medan, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Proyek Revitalisasi SDN 107436 Rumah Lengo Kecamatan STM Hulu Dipertanyakan
• Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN

Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen.

Dalam keterangannya, Uding menyoroti sejumlah praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, salah satunya dugaan pengaturan pemenang proyek pengadaan sejak awal proses lelang berlangsung.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Integritas, OPD Diminta Tuntaskan Pekerjaan dan Benahi Masalah
• Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

"Jangan sampai proyek pengadaan sudah ditentukan siapa pemenangnya sejak awal. Kita minta hati-hati," tegasnya.

Selain pengadaan proyek, KPK juga menyoroti kegiatan usulan pokok pikiran (pokir) anggota legislatif serta pemberian hibah bantuan sosial yang dilakukan berulang kepada pihak yang sama.

Menurut Uding, KPK saat ini terus melakukan sinkronisasi berbagai data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya guna mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan keuangan daerah.

"KPK melakukan sinkronisasi berbagai data dari SIPD, LKPP, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk mendeteksi potensi penyimpangan," ujarnya.

Sorotan terhadap potensi permainanproyek di Kota Medan sebelumnya juga muncul dari Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI). Organisasi tersebut menyoroti proyek pengadaan lampu Stadion Kebun Bunga Medan senilai lebih dari Rp5 miliar di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.

Sekjen MSRI Andi Nasution menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

"Instansi ini membeli bola lampu 52 set ke PT MPP di atas nilai jual. Harga per set Rp98,2 juta. Jika dibeli ke perusahaan lain dengan merek yang sama, harganya lebih rendah sekitar Rp500 ribu," ungkap Andi.

Ia menyebut, berdasarkan penelusuran pada situs e-katalog LKPP, terdapat beberapa penyedia lain yang menjual produk sejenis dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan pemenang pengadaan.

Perusahaan tersebut di antaranya PT YMP, PT MA, PT TMB, dan PT RCKI yang disebut menjual produk serupa dengan harga sekitar Rp77,7 juta per set.

"Patut diduga ada unsur kecurangan yang direncanakan," tegasnya.

Sorotan KPK dan laporan masyarakat terkait dugaan permainanproyek ini diperkirakan akan semakin memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan. (imc/bsk)

Proyek Revitalisasi SDN 107436 Rumah Lengo Kecamatan STM Hulu Dipertanyakan

Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN

Pemko Medan Perkuat Integritas, OPD Diminta Tuntaskan Pekerjaan dan Benahi Masalah

Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

Sekda Deli Serdang Letakkan Batu Pertama Empat Proyek Infrastruktur di Sunggal

Pekerja Proyek Kantor Imigrasi di Asahan Diduga Tidak Memiliki SOP K3