Gerakan Mahasiswa Dinilai Alami Anomali, Tokoh dan Akademisi Medan Tekankan Adab dalam Dialog Kebangsaan

POSMETRO MEDAN,Medan- Sejumlah tokoh dan akademisi menyoroti dinamika gerakanmahasiswa, etika dalam menyampaikan kritik, hingga implementasi berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam forum, "Temu Tokoh, Dialog dan Sikap Moral Menjaga Persatuan Bangsa" yang digelar di Rakan Khupi, Medan, Jumat (19/6/2026) sore.

Selain membahas arah gerakan sosial di tengah perubahan zaman, forum tersebut juga menekankan pentingnya adab, literasi informasi, komunikasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa dan mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Forum ini menghadirkan berbagai pandangan lintas akademisi, tokoh masyarakat, hingga aktivis. Hadir sebagai narasumber Dr. Tappil Rambe, M.Si. (Akademisi UNIMED), Dr. Ara Auza, M.I.Kom. (Akademisi UMA), Dr. Iwan Nasution, M.H.I. (Akademisi UIN-SU), M. Ikhyar Velayati (Aktivis 98/Ketua Umum RPN), H. Alim Nur Nasution, S.E., M.M. (Tokoh Al Washliyah Sumut), serta Surya Kurniawan, S.T. (Tokoh Pemuda).

Baca Juga:

• Merawat Kemanusiaan Lewat Kurikulum Berbasis Cinta
• PH Rasiah Sukanthan: "Klien Kami Tidak Disebut dalam Kesaksian"

Perubahan arah gerakanmahasiswa dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan dalam forum tersebut. Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum RPN, M. Ikhyar Velayati, menilai kondisi itu sebagai anomali karena gerakanmahasiswa dinilai mulai bergeser dari fungsi historisnya sebagai kontrol sosial menjadi ruang yang rawan dipengaruhi kepentingan tertentu.

"Gerakan mahasiswa atau gerakan sosial sejatinya adalah agen perubahan. Dia mengkritisi persoalan yang ada pada zamannya. Tetapi sekarang kita perlu melihat, apakah gerakan itu benar-benar murni menyuarakan rakyat atau justru ada kepentingan lain yang ikut bermain," ujarnya.

Baca Juga:

• Jean Calvijn Negosiator, Bobby Gercep...Aman
• GRIB Jaya Medan Gelar ‘Jumat Berkah’, Sambangi 3 Panti Asuhan di Simalingkar dan Bagikan Ribuan Porsi Makanan

Lebih lanjut, Ikhyar mengaitkan kondisi tersebut dengan perjalanan sejarah gerakanmahasiswa di Indonesia yang selalu lahir dari situasi konkret zamannya, seperti 1945, 1965, hingga 1998. Menurutnya, pada periode tersebut isu yang diangkat jelas dan mendapat dukungan publik secara luas karena langsung menyentuh persoalan rakyat.

"Dulu, isu yang diusung mahasiswa menjawab persoalan masyarakat, sehingga mendapat dukungan publik luas. Tahun 1945 untuk kemerdekaan, 1965 krisis politik dan ekonomi, 1998 menolak militerisme, KKN, dan represifitas negara," katanya.

Namun, ia menilai kondisi saat ini menunjukkan pola berbeda. Gerakan mahasiswa dinilainya mulai mengarah pada isu yang tidak selalu berpihak langsung pada kepentingan publik, bahkan berpotensi dipengaruhi kepentingan elit hingga global.

"Yang sekarang terjadi adalah anomali. Tidak lazim. Gerakan yang seharusnya membawa isu rakyat justru ada yang mengarah pada kepentingan elit, oligarki, bahkan kapitalisme internasional," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa metode gerakan saat ini turut menjadi perhatian.

"Dulu rezim yang membubarkan diskusi, tapi sekarang justru mahasiswa yang membubarkan diskusi. Ini sudah jauh dari tugas sejarah agen perubahan," katanya.

Tabayyun dalam Persepsi Publik Kebijakan

Setelah menyoroti fenomena gerakanmahasiswa, diskusi kemudian bergeser pada bagaimana masyarakat menerima dan memahami berbagai kebijakan pemerintah. Dalam konteks tersebut, Akademisi UIN Sumatera Utara, Dr. Iwan Nasution, menekankan pentingnya sikap tabayyun agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Dalam Islam kita diminta untuk tabayyun terhadap setiap informasi. Niat pimpinan bisa saja baik, tapi tidak selalu ditangkap dengan benar oleh lingkungan di sekitarnya," ujarnya.

Ia menilai sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat luas yang memiliki tujuan kemaslahatan.

"Pemerintah saat ini sangat perhatian kepada anak bangsa, salah satunya MBG. Dana yang digunakan juga berasal dari efisiensi dan pengelolaan negara," katanya.

Komunikasi Publik dan Risiko Disinformasi

Senada dengan itu, Akademisi Universitas Medan Area (UMA), Dr. Ara Auza, M.I.Kom, menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam keberhasilan program pemerintah. Ia menilai banyak kebijakan strategis seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan revitalisasi pendidikan merupakan program besar yang kerap tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.

"Program ini sebenarnya sangat mulia, tapi tidak terlalu seksi bagi sebagian kalangan. Karena itu ada yang menyebutnya sebagai pendekatan yang cenderung neo-sosialis," ujarnya.

Menurutnya, kekosongan ruang komunikasi publik sering kali diisi oleh disinformasi dan hoaks yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan.

"Ketika ruang komunikasi kosong, akan diisi oleh informasi yang salah. Hoaks itu kadang memang sengaja diproduksi," katanya.

Ia menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah dan akademisi dalam mengisi ruang publik dengan narasi yang tepat serta menyampaikan kritik secara etis.

"Program yang baik harus dikomunikasikan dengan baik, dan kritik juga harus disampaikan secara etis," ujarnya.

Transisi Kepemimpinan dan Beban Kebijakan Nasional

Dari aspek komunikasi publik, pembahasan kemudian mengarah pada tantangan implementasi kebijakan yang dihadapi pemerintah saat ini. Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED), Dr. Tappil Rambe, M.Si, menyoroti beban akumulatif transisi kepemimpinan nasional dari era SBY, Jokowi hingga Prabowo yang menurutnya kini mencapai titik paling kompleks.

"SBY sudah mencanangkan blue print Indonesia, tapi tidak tuntas. Lalu dilanjutkan oleh Jokowi dengan cara instan dan pragmatis. Transisi ke Prabowo ini adalah beban puncak. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa memicu perpecahan," ujarnya.

Ia menilai beban tersebut merupakan hasil akumulasi panjang yang diwariskan antarperiode kepemimpinan, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih matang. Tappil juga menyoroti karakter kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer dan membentuk pola kerja yang terstruktur.

"Prabowo lahir dari latar belakang militer, jadi pola yang terbentuk sangat militeristik. Sayangnya pembantu yang diangkat tidak semuanya memahami itu," katanya.

Terkait program MBG, ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan baik dan telah berhasil diterapkan di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan India. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang tepat.

"Kalau di kita tidak dikelola dengan baik, bisa jadi bancakan di banyak tempat," ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu persoalan mendasar kebijakan publik di Indonesia adalah lemahnya perencanaan yang sering tertinggal dari implementasi.

"Di kita ini barangnya jalan dulu baru dirancang. Jemarinya lebih cepat dibanding otaknya," katanya.

Etika Kritik dan Nilai Integritas Moral

Pembahasan selanjutnya mengerucut pada pentingnya etika dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Tokoh Al Washliyah Sumatera Utara, H. Alim Nur Nasution, S.E., M.M., menekankan bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang baik sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai agama.

Ia mencontohkan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun agar tetap menggunakan perkataan yang lemah lembut.

Alim juga menyampaikan pesan moral melalui analogi "susu yang murni", bahwa manusia harus tetap menjaga integritas meskipun hidup di tengah lingkungan yang tidak sempurna.

"Seekor lembu yang makan rumput, di perutnya ada kotoran dan darah, tapi tetap menghasilkan susu yang murni dan bermanfaat. Begitu juga manusia, bagaimana pun rusaknya zaman, kalau kita tetap jadi orang baik, kita akan tetap seperti susu yang murni," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kehidupan berbangsa membutuhkan kepercayaan dan kontribusi nyata dari setiap warga negara.

"Negara ini butuh trust, bukan transaksi," katanya.

Akhlak, Persatuan, dan Kontribusi Nyata

Pandangan serupa disampaikan Tokoh BKPRMI Sumatera Utara, Syafrizal Harahap. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun harus dilandasi akhlak, etika, dan pemikiran yang jelas.

"Akhlak itu etika dan moral. Demo itu boleh terjadi, tapi harus ada landasan dan pemikiran, bukan pragmatis dan sesaat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persatuan merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa.

"Kalau persatuan itu tidak ada, kehancuran tinggal menunggu waktu," katanya.

Syafrizal turut mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang dinilainya berdampak bagi masyarakat kecil. Ia mencontohkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang menurutnya menunjukkan pentingnya penempatan orang yang tepat dalam menjalankan kebijakan.

"Prabowo menempatkan orang yang tepat, dan itu terlihat dari pelaksanaan haji tahun ini yang lebih baik," ujarnya.

Selain itu, ia mendorong generasi muda untuk ikut mengambil peran dalam rantai ekonomi program pemerintah, termasuk melalui budidaya ikan nila sistem bioflok yang dapat menjadi bagian dari suplai kebutuhan MBG.

"Saya memotivasi anak-anak muda, misalnya bikin kolam ikan nila sistem bioflok. Itu nanti bisa jadi suplai untuk MBG," katanya.

Pendidikan Karakter dan Gizi Generasi Bangsa

Sementara itu, Tokoh Pemuda Kota Medan, Surya Kurniawan, S.T., menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ia mengaitkan pandangannya dengan gagasan yang didapatnya dari beberapa buku tentang Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo konsisten menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat.

"Dalam bukunya, Prabowo mengatakan secanggih apa pun senjata yang diberikan kepada pasukan, kalau perutnya tidak terisi baik, mereka tidak akan mampu mengangkat senjata. Sudah terisi perutnya, masih juga harus memikirkan anak istrinya. Dari sebelum dan sampai jadi presiden, Prabowo konsisten terhadap urusan ini. Muncullah MBG," ujarnya.

Menurut Surya, pemenuhan gizi melalui program MBG merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik dari degradasi moral dan ujaran kebencian yang dapat memengaruhi generasi muda.

"Yang kita jaga sekarang adalah ruang publik dan karakter generasi. Ini tanggung jawab bersama," ujarnya.

Melalui forum yang juga dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa, pelajar dan masyarakat itu, para narasumber berharap perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi ruang dialog yang sehat untuk mencari solusi bersama.

Gerakan sosial, dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga persatuan bangsa serta mengawal pembangunan agar tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat. (win)

Merawat Kemanusiaan Lewat Kurikulum Berbasis Cinta

PH Rasiah Sukanthan: "Klien Kami Tidak Disebut dalam Kesaksian"

Jean Calvijn Negosiator, Bobby Gercep...Aman

GRIB Jaya Medan Gelar ‘Jumat Berkah’, Sambangi 3 Panti Asuhan di Simalingkar dan Bagikan Ribuan Porsi Makanan

Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2026 di Martubung Meriah

Operasi Senyap Satresnarkoba Polrestabes Medan Bongkar Home Industri Pod Getar Kombinasi Zat Berbahaya