POSMETRO MEDAN, MEDAN-Suhu penegakan hukum di Kota Medan kembali memanas. Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada, Selasa (23/6/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up dan persekongkolan jahat (KKN) dalam proyek pengadaan komponen kelistrikan (contactor) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Aksi unjuk rasa yang menyita perhatian publik ini dipimpin langsung oleh Koordinator Aksi, Doni Kurniawan, didampingi Koordinator Lapangan, Hardiansyah Putra.
Baca Juga:
"Praktik lancung merampok uang negara di tengah penderitaan rakyat tidak bisa ditoleransi. Kami meminta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Hari ini kita datang ke Kejati Sumut menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan diperiksa, karena patut diduga telah terjadi konspirasi jahat dalam pengadaan barang bernilai miliaran rupiah ini," tegas Doni.
Dalam tuntutannya, PB ALAMP AKSI membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:
" Indikasi Mark Up di Dinas Perhubungan Kota Medan menganggarkan dana fantastis sebesar Rp2.689.131.500,00 untuk pengadaan 649 unit contactor. Secara rata-rata, anggaran per unit ditetapkan mencapai Rp4.131.500 per unit. Padahal di pasaran, harga produk sejenis maksimal hanya berkisar Rp2 jutaan per unit," ungkapnya dalam orasinya.
Menurutnya, penunjukan Rekanan Janggal (CV. AIM): Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Medan diduga sengaja menunjuk CV. AIM (berlokasi di Medan Amplas) sebagai penyedia. Perusahaan tersebut menawarkan contactor merek Mitsubishi tipe S-T80 seharga Rp4,5 Juta per unit. Fakta di lapangan menunjukkan ada penyedia lain yang menawarkan barang setara hanya di angka Rp2.442.000 per unit sebelum negosiasi.
Kemudian lanjutnya, Dugaan Pelanggaran TKDN: Barang yang dibeli diduga kuat memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 0% atau 100% merupakan produk impor. Padahal, syarat mutlak pengadaan barang pemerintah mewajibkan TKDN minimal 25%.
" CV. AIM Diduga Beroperasi Sebagai Calo: Kuat dugaan CV. AIM bukan distributor atau agen resmi dari PT. Mitsubishi Electric Indonesia (MEI). Perusahaan ini diindikasi hanya dijadikan 'calo' atau perantara oleh oknum tertentu untuk menggerogoti APBD Kota Medan,"ujarnya.
Berdasarkan dugaan persekongkolan terstruktur yang merugikan keuangan negara tersebut tegas massa, PB ALAMP AKSI mendesak agar tindakan tegas segera diambil.
Dua Dokter di Tebing Tinggi Jalani Sidang Praperadilan Kasus Dugaan Perzinaan, Terancam Sanksi Pidana dan Etik
Medan 22 menit lalu
POSMETRO MEDANSuasana haru menyelimuti rumah duka almarhum Ibrahim bin Nurdin (39), Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Meda
Medan satu jam lalu
Semua kecamatan diguyur hujan ringan daam ramalan cuaca kota Medan hari ini Kamis 25 Juni 2026.
Medan 2 jam lalu
Nilai Tukar Rupiah pada Kamis pagi ini dilaporkan melemah 15 poin menjadi Rp17.967 per Dolar AS.
Bisnis 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Satu demi satu sidang perkara tawuran Belawan bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Namun semakin banyak saksi dih
Peristiwa 4 jam lalu
Pemko Pematangsiantar menyalurkan BLTDBHCHT kepada 554 keluarga penerima manfaat alias KPM.
Sumut 13 jam lalu
Kecelakaan di Taput Bikin Pengiriman 112 Kg Ganja dari Madina ke Medan Terbongkar.
Sumut 14 jam lalu
Babi Hutan Masuk ke Rumah Warga di Sergai, 1 Orang Terluka.
Peristiwa 14 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, didampingi Sekretari
Medan 17 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Taput Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng memberikan motivasi kepada ratusan peserta Jamb
Sumut 17 jam lalu
