POSMETRO MEDAN, MEDAN-Suhu penegakan hukum di Kota Medan kembali memanas. Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada, Selasa (23/6/2026).
Massa mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up dan persekongkolan jahat (KKN) dalam proyek pengadaan komponen kelistrikan (contactor) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Aksi unjuk rasa yang menyita perhatian publik ini dipimpin langsung oleh Koordinator Aksi, Doni Kurniawan, didampingi Koordinator Lapangan, Hardiansyah Putra.
Baca Juga:
"Praktik lancung merampok uang negara di tengah penderitaan rakyat tidak bisa ditoleransi. Kami meminta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Hari ini kita datang ke Kejati Sumut menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan diperiksa, karena patut diduga telah terjadi konspirasi jahat dalam pengadaan barang bernilai miliaran rupiah ini," tegas Doni.
Dalam tuntutannya, PB ALAMP AKSI membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:
" Indikasi Mark Up di Dinas Perhubungan Kota Medan menganggarkan dana fantastis sebesar Rp2.689.131.500,00 untuk pengadaan 649 unit contactor. Secara rata-rata, anggaran per unit ditetapkan mencapai Rp4.131.500 per unit. Padahal di pasaran, harga produk sejenis maksimal hanya berkisar Rp2 jutaan per unit," ungkapnya dalam orasinya.
Menurutnya, penunjukan Rekanan Janggal (CV. AIM): Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Medan diduga sengaja menunjuk CV. AIM (berlokasi di Medan Amplas) sebagai penyedia. Perusahaan tersebut menawarkan contactor merek Mitsubishi tipe S-T80 seharga Rp4,5 Juta per unit. Fakta di lapangan menunjukkan ada penyedia lain yang menawarkan barang setara hanya di angka Rp2.442.000 per unit sebelum negosiasi.
Kemudian lanjutnya, Dugaan Pelanggaran TKDN: Barang yang dibeli diduga kuat memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 0% atau 100% merupakan produk impor. Padahal, syarat mutlak pengadaan barang pemerintah mewajibkan TKDN minimal 25%.
" CV. AIM Diduga Beroperasi Sebagai Calo: Kuat dugaan CV. AIM bukan distributor atau agen resmi dari PT. Mitsubishi Electric Indonesia (MEI). Perusahaan ini diindikasi hanya dijadikan 'calo' atau perantara oleh oknum tertentu untuk menggerogoti APBD Kota Medan,"ujarnya.
Berdasarkan dugaan persekongkolan terstruktur yang merugikan keuangan negara tersebut tegas massa, PB ALAMP AKSI mendesak agar tindakan tegas segera diambil.
POSMETRO MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke
Sumut 34 menit lalu
POSMETRO MEDAN Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan polisi yang berkaitan dengan kas
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANKepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengajak masyarakat untuk
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas Polri, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat keber
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Terobosan baru dalam membangun keamanan dan kebersihan lingkungan lahir dari Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Sela
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDANKapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, kembali menegaskan komitmennya memberantas narkoba saat
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut membentuk 6 Kelompok Kerja (Pokja) yang digunakan untuk pemerataan
Medan 7 jam lalu
Berikut barang bukti, Sat Resnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Ganja di Pandan.
Kriminal 16 jam lalu
Wali Kota Wesly Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027.
Sumut 17 jam lalu
Pemkab Samosir Salurkan Bantuan Stimulan, Bantu Dua Keluarga Korban Kebakaran Bangun Kembali Rumah.
Sumut 19 jam lalu
