GEMUR-SUMUT Kembali Gelar Aksi di Kejati Sumut, Desak Usut Dugaan Ketidaksesuaian Anggaran Kecamatan Huristak Padang Lawas

POSMETRO MEDAN,Medan – Gerakan Mahasiswa Untuk Rakyat Sumatera Utara (GEMUR-SUMUT) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

Aksi yang dikoordinasikan oleh Muda Siregar selaku Koordinator Aksi dan Ronal sebagai Koordinator Lapangan itu berlangsung dengan penyampaian berbagai tuntutan terkait transparansi penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga:

• Mahasiswa FE Unimed ‘Dipaksa Bayar’ Ikut Seminar Internasional “Aba-abal”, Rektorat Membantah
• Rocky Gerung Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis

Massa menegaskan kehadiran mereka bukan untuk mencari popularitas, melainkan meminta kejelasan atas dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam orasinya, GEMUR-SUMUT menyebut hasil kajian terhadap Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 per 31 Maret 2025 menemukan adanya selisih anggaran sebesar Rp299.122.160.

Baca Juga:

• Sawadee Kha, Rektor Sambut Hangat 8 Mahasiswa Thailand Studi di UINSU Medan
• Forkom IJK Goes to Deli Serdang, Mahasiswa Didorong Cakap Kelola Keuangan

Dari total anggaran Kecamatan Huristak sebesar Rp1.296.698.185 dan total RUP serta gaji sebesar Rp997.576.025, terdapat selisih dana yang disebut berstatus "tidak sesuai".

Menurut massa aksi, selisih anggaran tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Mereka menilai terdapat indikasi ketidakterbukaan, dugaan maladministrasi, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Aspirasi para mahasiswa diterima oleh pihak Kejati Sumut yang diwakili oleh Bunda Maria. Dalam tanggapannya, perwakilan Kejati Sumut menyampaikan bahwa setiap laporan dan aspirasi masyarakat akan diterima, dicatat, serta diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Laporan tersebut juga akan diteruskan kepada bidang yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur institusi kejaksaan.

Meski demikian, GEMUR-SUMUT menegaskan pihaknya berharap adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum. Mereka menyatakan tidak ingin laporan yang disampaikan hanya sebatas pencatatan administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Camat Huristak memberikan klarifikasi terbuka terkait selisih anggaran sebesar Rp299.122.160.

Kedua, meminta Inspektorat Kabupaten Padang Lawas melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Kecamatan Huristak Tahun Anggaran 2025.

Ketiga, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk memeriksa dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara serius dan profesional.

Keempat, meminta Bupati Padang Lawas mengevaluasi serta mencopot pejabat yang terbukti bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran.

GEMUR-SUMUT juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak terdapat langkah nyata dari pihak terkait. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah agar berjalan transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.(RED/WIK)

Mahasiswa FE Unimed ‘Dipaksa Bayar’ Ikut Seminar Internasional “Aba-abal”, Rektorat Membantah

Rocky Gerung Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis

Sawadee Kha, Rektor Sambut Hangat 8 Mahasiswa Thailand Studi di UINSU Medan

Forkom IJK Goes to Deli Serdang, Mahasiswa Didorong Cakap Kelola Keuangan

Mahasiswa Unimed Dorong Proyek Kemanusiaan Potensi TOGA di Desa Sukasari

Kasad Maruli Simanjuntak Jamu Pemimpin Redaksi Media di Mabesad