Rawan Korupsi! Kepsek Kelola Dana Ratusan Juta Hingga Miliaran Bangun Gedung Revitalisasi Sekolah

POSMETRO MEDAN,MEDAN-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengucurkan 14 Triliun untuk program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2026 yang diprioritas sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah di daerah terdampak bencana.

"Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun untuk revitalisasi. Sementara yang kami alokasikan, sekarang sudah proses verval, sekitar 11.470 satuan pendidikan," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Kabupaten Jember, Sabtu (21/2/2026) lalu.

Di Sumatera Utara, alokasi Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini menyasar 897 sekolah dengan total anggaran Rp852 miliar diantaranya di di Kota Medan kecipratan Rp. 47,4 miliar untuk merevitalisasi 48 bangunan PAUD, SD dan SMP.

Baca Juga:

• KSR PMI UINSU Medan Raih Juara II Lomba Pertolongan Pertama Se-Kota Medan
• Lom Lom Suwondo Tinjau Sekolah Rakyat, Tekankan Kualitas Pembelajaran dan Pendidikan Karakter

Launcing bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan di Sumut digelar Gubsu Bobby Nasution dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam acara Peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu (4/1/2026) lalu.

Namun berdasarkan keterangan berbagai sumber, pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan berbiaya puluhan triliunan ini rawan korupsi. Pasalnya mulai dari pelaksanaannya dikerjakan Kepala Sekolah dengan merekrut Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan yang diduga tak profesional dalam bidang tersebut.

Baca Juga:

• Kejari Belawan Terseret Ucapan Bobby Nasution
• Tinjau 4 RTLH di Medan Kota , Rico Waas, Rumah harus Layak Huni

Cara penggunaan dana ratusan juta hingga miliaran di tiap-tiap satuan pendidikan juga diduga melanggar berbagai regulasi atas pengadaan barang dan jasa karena terkesan tanpa persaingan badan usaha atau personil pekerja atau pemborong.

Mencuat juga dugaan minim partisipasi pekerja di daerah setempat, pembelian bahan bangunan dengan dugaan mark up harga, bahan bangunan tak standar dan pengkondisian pemborong pekerjaan kepada Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan oleh oknum-oknum tertentu dari berbagai lapisan baik Politisi Parpol maupun Pejabat di Dinas Pendidikan setempat.

Penelusuran sejumlah awak media tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksan Sumatera Utara (Forwaka Sumut), Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi diterima di SD Negeri 067263 Jalan Abdul Sani Muthalib Gang Manggis Kelurahan Terjun Medan Marelan berbiaya Rp. 506,5 Juta, di SMPN 20 Medan Jalan Kapten Rahmad Budin Kel. Terjun berbiaya Rp. 2,2 Miliar, di SMPN 38 Medan Jalan Abdul Sani Muthalib Pasar I Kel. Terjun Medan Marelan berbiaya Rp. 1,2 Miliar.

Selain itu di revitalisasi di SMPN 45 Medan di Jalan Jala Raya, Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan berbiaya Rp. 2 miliar lebih dan penerima lain di SMPN 33 Medan Jalan Platina IV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli serta SMPN 5 Medan Jalan Stasiun Desa Besar, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Dalam berbagai keterangan diperoleh media tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksan Sumut sebagaian besar masyarakat sekitar yang memiliki keahlian bangunan tak dilibatkan dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan itu, usaha usaha bangunan di sekitar sekolah pun tak mendapatkan infomarmasi pekerjaan bantunan pemerintah tersebut.

KSR PMI UINSU Medan Raih Juara II Lomba Pertolongan Pertama Se-Kota Medan

Lom Lom Suwondo Tinjau Sekolah Rakyat, Tekankan Kualitas Pembelajaran dan Pendidikan Karakter

Kejari Belawan Terseret Ucapan Bobby Nasution

Tinjau 4 RTLH di Medan Kota , Rico Waas, Rumah harus Layak Huni

Rico Waas Cek 385 Kendaraan Dinas, Bapenda Pastikan Pajak tak Nunggak

Polres Tapteng Bekuk Pelaku Pembobolan Sekolah di Tapian Nauli, 5 Unit Chromebook Disita