Dewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit pengadaan meteran air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumut yang nilainya lebih dari Rp20 miliar.
Dalam aksi bertajuk "Selamatkan Uang Rakyat" itu, koordinator aksi Aci Aritonang, didampingi Reza, meminta BPK memeriksa seluruh tahapan pengadaan. Pemeriksaan itu mencakup perencanaan, penetapan harga dan spesifikasi teknis, proses tender, realisasi barang, hingga serah terima.
Baca Juga:
Menurut Dewan Peduli Negeri, pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga mempertanyakan peruntukan 2.100 unit meteran air yang, menurut mereka, belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
"Jangan biarkan uang rakyat tanpa pertanggungjawaban," ujar Aci dalam orasinya.
Baca Juga:
Ia menegaskan, aksi tersebut tidak bertujuan menghakimi pihak tertentu. Aksi itu, kata dia, dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat, menurutnya, berhak tahu apakah harga pembelian sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barang, bagaimana proses pengadaannya berlangsung, serta ke mana meteran yang dibeli didistribusikan.
Sepuluh tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Peduli Negeri menyampaikan sepuluh tuntutan:
BPK RI mengaudit menyeluruh harga satuan, spesifikasi teknis, proses tender, dan kesesuaian realisasi barang dengan kontrak.
Pemeriksaan terhadap pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK), disertai sanksi sesuai hukum jika terbukti melanggar.
Penelusuran dugaan penggelembungan harga (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan berdasarkan bukti yang sah.
Keterbukaan rincian harga satuan, merek, teknologi meteran, garansi, dan biaya pemasangan.
Penjelasan terbuka soal keberadaan, distribusi, dan peruntukan 2.100 unit meteran air.
Keterbukaan dokumen perencanaan, tender, identitas penyedia, dan kontrak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, hingga serah terima barang.
Evaluasi pembayaran jika ditemukan bukti dan temuan pemeriksaan yang sah.
Pelibatan kepala daerah dan DPRD dalam pengawasan secara maksimal.
Penindakan hukum tanpa pandang bulu oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.
Dewan Peduli Negeri menyebut pengawasan kini berada di tangan manajemen Perumda Tirtanadi, Pemerintah Provinsi Sumut, DPRD Sumut, BPK RI, dan aparat penegak hukum. Mereka berharap ada penjelasan resmi dan keterbukaan dokumen agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan
POSMETRO MEDANDewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANPenetapan tiga perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh adal
Editorial 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Sunggal Akses transportasi masyarakat di kawasan Kecamatan Sunggal dan Hamparan Perak semakin diperkuat melalui pembangun
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Peta pertarungan Ketua PWI Sumut mulai mengerucut H. Farianda Putra Sinik, SE yang saat ini masih menjabat Ketua PW
Medan 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Labuhanbatu Gelombang rotasi kepemimpinan kembali melanda tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Pol
Sumut 9 jam lalu
Posmetro Medan , BINJAI Kegiatan perayaan Halloween yang diselenggarakan Caffe Satuan.co di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Tanah Tinggi, Keca
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Ind
Inter-Nasional 9 jam lalu
Pemko Pematangsiantar Galakkan Tertib Arsip, ASN Dituntut Ubah Budaya Kerja.
Sumut 14 jam lalu
Di depan Mako, Kapolres Humbahas turun langsung beri edukasi ke pengguna jalan.
Sumut 14 jam lalu
Polantas Tapteng Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Patuh Toba 2026.
Sumut 15 jam lalu
