SEMA Geruduk DPRD dan Kantor Wali Kota Medan, Desak Copot Kepling 12 Kelurahan Binjai

POSMETROMEDAN, Medan — Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Kota Medan. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Peduli Kota Medan (SEMA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Medan dan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/1/2025).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan tidak transparannya penyaluran berbagai bantuan sosial di Lingkungan 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Massa aksi menilai kebijakan dan praktik di tingkat lingkungan selama ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya warga yang berhak menerima bantuan pemerintah.

Baca Juga:

• Menaker Tunda Penetapan UMP, Buruh Sumut : Lebih Baik Begitu Timbang Upah Murah, Kami Tuntut Naik 10 %
• Mahasiswa Diduga Dianiaya Preman Saat Unjuk Rasa di Depan PT Tanimas Soap Industries

Dalam orasinya, massa menyebut Kepala Lingkungan (Kepling) 12 diduga kuat tidak aspiratif dan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bansos reguler, BLT disabilitas, hingga bantuan bagi warga lanjut usia (lansia).

Koordinator aksi, Johan Merdeka, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut bukan persoalan baru, melainkan telah berlangsung cukup lama dan merugikan banyak warga.

Baca Juga:

• Aksi Panas di Medan! Black Owl Diduga Langgar Izin Usaha
• Pak Bobby, Tolong Jangan Zolimi Kami, Pak..!

"Kami melakukan aksi damai ini untuk meminta Wali Kota Medan segera mencopot Kepling 12 yang sudah berkuasa selama 17 tahun di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Kami menduga kuat telah terjadi manipulasi data penerima bansos yang sangat merugikan masyarakat," tegas Johan dalam orasinya.

Menurut Johan, banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara penerima bantuan diduga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan, kata dia, muncul kejanggalan di mana warga yang awalnya tidak mendapatkan bantuan, baru menerima bansos setelah adanya protes dan tekanan dari masyarakat.

"Ini menimbulkan kecurigaan. Awalnya dibilang tidak dapat bantuan, tapi setelah ada gebrakan dan pengaduan, tiba-tiba bantuan bisa keluar. Artinya ada yang tidak beres dalam pendataan," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, SEMA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, di antaranya:

1. Mencopot dan mengevaluasi Kepling 12 Lingkungan 12 Kelurahan Binjai karena dinilai tidak aspiratif dan tidak transparan.

2. Mengusut tuntas dan membuka secara transparan data penerima bantuan sosial, termasuk PKH, BLT disabilitas, bantuan lansia, dan bansos lainnya.

3. Menyelidiki dugaan manipulasi data penerima bansos yang diduga dilakukan oleh Kepling 12.

4. Memastikan penyaluran bantuan sosial di Lingkungan 12 dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai aturan.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kota Medan. Massa diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Camat Medan Denai, serta Lurah Binjai untuk menyampaikan aspirasi dan laporan warga.

Di hadapan massa aksi, Camat Medan Denai, Toni Sidabalok, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan bansos tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti keluhan warga dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepling 12. Apabila dalam pemeriksaan nanti terbukti bersalah, akan kami copot saat ini juga," tegas Toni.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan guna melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial di Lingkungan 12 agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, perwakilan massa aksi berharap janji tersebut tidak hanya menjadi pernyataan seremonial semata. Mereka meminta Pemerintah Kota Medan bersikap tegas terhadap oknum aparat di tingkat lingkungan yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

SEMA menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan penyimpangan bansos ini hingga tuntas, demi memastikan hak-hak masyarakat kecil tidak dirampas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.( Rez)

Menaker Tunda Penetapan UMP, Buruh Sumut : Lebih Baik Begitu Timbang Upah Murah, Kami Tuntut Naik 10 %

Mahasiswa Diduga Dianiaya Preman Saat Unjuk Rasa di Depan PT Tanimas Soap Industries

Aksi Panas di Medan! Black Owl Diduga Langgar Izin Usaha

Pak Bobby, Tolong Jangan Zolimi Kami, Pak..!

Partai Buruh Sumut Serukan Aksi Damai, Ingatkan Dampak Anarkisme pada Rakyat Kecil

Unjuk Rasa di DPRD Binjai Ricuh, 7 Orang Diamankan Lalu Dilepas