Kejari Gunungsitoli Menang Praperadilan: Penyidikan Korupsi RS Nias Rp38 M Sah Secara Hukum

POSMETRO MEDAN,Medan – Permohonan praperadilan yang diajukan ROZ selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam perkara dugaan korupsi Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 ditolak Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Putusan dibacakan Hakim Praperadilan Joko Widodo, S.H., M.H. di Ruang Sidang Kartika PN Medan, Selasa (12/5/2026), dalam perkara nomor 34/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Kejaksaan NegeriGunungsitoli selaku Termohon diwakili Tim Jaksa Penyidik hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut.

Baca Juga:

• Kapolres Sibolga Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Negeri
• 389 Perkara dan Ribuan Gram Narkotika Dimusnahkan

Adapun amar putusan Hakim Praperadilan sebagai berikut:

Pertama, mengabulkan eksepsi Termohon. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, dan ketiga, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima, kata Kajari Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., melalui Kasi Intel, Yaatulo Hulu, S.H., M.H., dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa siang (12/5/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu
• Mangihut Kesal, Jamintel Kejagung Disasar

Pada pesan itu, Yaatulo Hulu menjelaskan, eksepsi Kejari Gunungsitoli yang dikabulkan hakim terdiri dari tiga poin utama.

Pertama, kesalahan menentukan kompetensi relatif. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kabupaten Nias dan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan NegeriGunungsitoli. Wilayah hukum tersebut masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bukan PN Medan Kelas 1-A Khusus. Karena itu, Pemohon keliru memilih wilayah pengadilan.

Kedua, penyidikan yang dilakukan Kejari Gunungsitoli berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRINT-08/L.2.22/Fd.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 dan PRINT-09/L.2.22/Fd.1/03/2026 tanggal 2 Maret 2026 tetap sah, karena penyidikan bukan objek praperadilan.

Ketiga, penetapan tersangka terhadap Pemohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum.

"Dengan dibacakannya putusan tersebut, maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan NegeriGunungsitoli sah secara hukum dan sudah sesuai prosedur formil yang berlaku," tegas Yaatulo Hulu, mewakili Kepala Kejaksaan NegeriGunungsitoli.

Perkara dugaan korupsi Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA 2022 dengan nilai Rp38 miliar sebelumnya telah menetapkan enam tersangka, termasuk ROZ selaku PA. Seluruh tersangka saat ini ditahan, tegasnya.(FRWK/LAM)

Kapolres Sibolga Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Negeri

389 Perkara dan Ribuan Gram Narkotika Dimusnahkan

Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu

Mangihut Kesal, Jamintel Kejagung Disasar

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

Pemkab Tapanuli Utara Gelar Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri