Penindakan Naik, Pengawasan Negara Runtuh

Kondisi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bidang ini jalan ditempat, dengan pengawasannya yang kehilangan daya kendali, tidak efektif, aparat seolah seadanya bekerja, terjebak dalam formalitas administratif namun sistem pencegahannya retak, penindakan terlihat seolah meningkat pada level bawah, tetapi kebocoran hulu–hilir dibiarkan berlangsung dan tidak menuntaskan akar permasalahan.

Namun, rapor penegakan hukum 2025 pun, tidak bisa dilepaskan dari persoalan laten yang terus membayangi, kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi dalam tata kelola negara.

Baca Juga:

• PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak
• Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator

Dalam banyak kasus strategis, mulai dari pangan, energi, hingga sumber daya alam hukum kerap tegas ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Relasi kuasa antara pemilik modal, elit politik, dan pengambil kebijakan menciptakan zona abu-abu penegakan hukum, di mana pelanggaran struktural sulit disentuh meski dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat.

Oligarki bukan sekadar soal individu, melainkan jaringan kepentingan yang melemahkan fungsi pengawasan organ negara, membelokkan kebijakan publik, dan menghambat penegakan hukum, serta memunculkan ruang kompromi yang merugikan masyarakat pada akhirnya menggerus rasa keadilan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU
• Boin Silalahi dan Rekan Ajukan PK, Tuntut Keadilan Setara Bagi Amry Pelawi

Selama persoalan ini tidak dihadapi secara jujur, penegakan hukum akan terus terlihat aktif, tetapi gagal menyentuh akar masalah.

Karena itu, membenahi penegakan hukum 2026 tidak mungkin dilakukan tanpa membongkar struktur oligarki yang mengintervensi proses hukum, kebijakan, dan pengawasan publik, negara harus berani menempatkan kualitas penegakan hukum, terutama terkait persoalan pangan, energi, dan lingkungan hidup sebagai kebijakan keamanan nasional.

Pemulihan tata kelola hukum tidak bisa parsial. Negara butuh orkestrasi cepat dan tepat antar lintas kementerian dan lembaga terutama bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Perpajakan, Bea Cukai serta seluruh pilar peradilan, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat. Semua harus bergerak dalam standar kinerja yang terukur dan terbuka, agar reformasi penegakan hukum benar-benar terasa di kehidupan masyarakat dengan indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Penegakan hukum hanya bermakna jika dirasakan masyarakat. Bukan sekadar statistik kasus atau jumlah OTT, melainkan jaminan bahwa hidup warga tidak terancam oleh pangan palsu, energi oplosan, dan bencana yang lahir dari tata kelola yang buruk.

PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator

Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU

Boin Silalahi dan Rekan Ajukan PK, Tuntut Keadilan Setara Bagi Amry Pelawi

YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice

LBH Keadilan Setara Dorong Pemenuhan Hak Hukum Warga Binaan, Jajaki MoU dengan Lapas TBA