Kondisi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bidang ini jalan ditempat, dengan pengawasannya yang kehilangan daya kendali, tidak efektif, aparat seolah seadanya bekerja, terjebak dalam formalitas administratif namun sistem pencegahannya retak, penindakan terlihat seolah meningkat pada level bawah, tetapi kebocoran hulu–hilir dibiarkan berlangsung dan tidak menuntaskan akar permasalahan.
Namun, rapor penegakan hukum 2025 pun, tidak bisa dilepaskan dari persoalan laten yang terus membayangi, kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi dalam tata kelola negara.
Baca Juga:
Dalam banyak kasus strategis, mulai dari pangan, energi, hingga sumber daya alam hukum kerap tegas ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Relasi kuasa antara pemilik modal, elit politik, dan pengambil kebijakan menciptakan zona abu-abu penegakan hukum, di mana pelanggaran struktural sulit disentuh meski dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat.
Oligarki bukan sekadar soal individu, melainkan jaringan kepentingan yang melemahkan fungsi pengawasan organ negara, membelokkan kebijakan publik, dan menghambat penegakan hukum, serta memunculkan ruang kompromi yang merugikan masyarakat pada akhirnya menggerus rasa keadilan.
Baca Juga:
Selama persoalan ini tidak dihadapi secara jujur, penegakan hukum akan terus terlihat aktif, tetapi gagal menyentuh akar masalah.
Karena itu, membenahi penegakan hukum 2026 tidak mungkin dilakukan tanpa membongkar struktur oligarki yang mengintervensi proses hukum, kebijakan, dan pengawasan publik, negara harus berani menempatkan kualitas penegakan hukum, terutama terkait persoalan pangan, energi, dan lingkungan hidup sebagai kebijakan keamanan nasional.
Pemulihan tata kelola hukum tidak bisa parsial. Negara butuh orkestrasi cepat dan tepat antar lintas kementerian dan lembaga terutama bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Perpajakan, Bea Cukai serta seluruh pilar peradilan, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat. Semua harus bergerak dalam standar kinerja yang terukur dan terbuka, agar reformasi penegakan hukum benar-benar terasa di kehidupan masyarakat dengan indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Penegakan hukum hanya bermakna jika dirasakan masyarakat. Bukan sekadar statistik kasus atau jumlah OTT, melainkan jaminan bahwa hidup warga tidak terancam oleh pangan palsu, energi oplosan, dan bencana yang lahir dari tata kelola yang buruk.
Erfin Fachrur Razi sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Medan kini jadi Plt Sekda Kota Medan.
Medan 4 menit lalu
Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Babinsa Kodim 0207/Simalungun Dampingi Petani Jemur Hasil Panen Jagung.
Bisnis 11 menit lalu
Wali Kota Sibolga resmi menutup Piala Soeratin U13 dan U15 Tahun 2026, SSB Sibolga Super dan PSAP Reborn keluar sebagai juara.
Sumut 26 menit lalu
Mengenal lebih dekat dengan sosok Jimmy Andrea Lukita Sihombing.
Profil 41 menit lalu
Polsek Tiganderket mengecekd dugaan lokasi judi di Kolam Pancing sebagai tindak lanjuti informasi di media sosial.
Sumut 56 menit lalu
Polsek Binjai Timur ringkus 2 orang terduga pelaku curanmor.
Kriminal satu jam lalu
Koramil 05/Serbelawan bersama warga setempat dan berbagai elemen mengadakan gotroy (Gotong Royong) pascabanjir di TPU Pasar Bawah.
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan (FT Unimed) melaksanakan kegiatan Pelatiha
Medan satu jam lalu
Sekda Pemko Pematangsiantar menyerahkan bantuan paket sembako ke Jemaat GBKP Rg Jalan SM Raja.
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall atau akrab disapa Hercu
Medan satu jam lalu
