Penindakan Naik, Pengawasan Negara Runtuh

Memasuki Tahun 2026, negara harus menempatkan pangan, energi, dan lingkungan sebagai isu keamanan nasional. Dibutuhkan orkestrasi lintas kementerian Pertanian, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Bea Cukai, Perpajakan serta reformasi berkelanjutan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan profesi Advokat, dengan indikator kinerja yang transparan dan dapat diuji publik dan harus jadi momentum tahun koreksi menyeluruh bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh rantai pengawasan organ negara yang selama ini kurang efektif dan efisien serta memperkuat kolabarasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem nasional yang jauh dari segala penyimpangan.(*)

Baca Juga:

• Dua Saksi Ringankan Rasiah Sukanthan, PH: Klien Kami Korban, Bukan Perekrut
• Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Penanganan Pengaduan Kekayaan Intelektual melalui Koordinasi dengan DJKI

Baca Juga:

• Praktisi Hukum Ahmad Fauzi Nasution SH: Langkah Gubsu Bobby Tinggalkan Paripurna Sesuai Tatib
• Kuasa Hukum: Diduga Putarbalikkan Fakta dan Intimidasi, Evaluasi Penyidik Polres Tapteng

Dua Saksi Ringankan Rasiah Sukanthan, PH: Klien Kami Korban, Bukan Perekrut

Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Penanganan Pengaduan Kekayaan Intelektual melalui Koordinasi dengan DJKI

Praktisi Hukum Ahmad Fauzi Nasution SH: Langkah Gubsu Bobby Tinggalkan Paripurna Sesuai Tatib

Kuasa Hukum: Diduga Putarbalikkan Fakta dan Intimidasi, Evaluasi Penyidik Polres Tapteng

Maruli Siahaan: Tegakkan Hukum Secara Tegas, Tolak Provokasi SARA, Jaga Persatuan Bangsa

Sidang Smartboard Tebing Tinggi Masuk Babak Pembuktian ,Tiga Saksi Ahli Bedah Aturan E- Katalog dan Peran PPK