Penindakan Naik, Pengawasan Negara Runtuh

Memasuki Tahun 2026, negara harus menempatkan pangan, energi, dan lingkungan sebagai isu keamanan nasional. Dibutuhkan orkestrasi lintas kementerian Pertanian, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Bea Cukai, Perpajakan serta reformasi berkelanjutan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan profesi Advokat, dengan indikator kinerja yang transparan dan dapat diuji publik dan harus jadi momentum tahun koreksi menyeluruh bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh rantai pengawasan organ negara yang selama ini kurang efektif dan efisien serta memperkuat kolabarasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem nasional yang jauh dari segala penyimpangan.(*)

Baca Juga:

• PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak
• Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU
• Boin Silalahi dan Rekan Ajukan PK, Tuntut Keadilan Setara Bagi Amry Pelawi

PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator

Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU

Boin Silalahi dan Rekan Ajukan PK, Tuntut Keadilan Setara Bagi Amry Pelawi

YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice

LBH Keadilan Setara Dorong Pemenuhan Hak Hukum Warga Binaan, Jajaki MoU dengan Lapas TBA