Penindakan Naik, Pengawasan Negara Runtuh

Memasuki Tahun 2026, negara harus menempatkan pangan, energi, dan lingkungan sebagai isu keamanan nasional. Dibutuhkan orkestrasi lintas kementerian Pertanian, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Bea Cukai, Perpajakan serta reformasi berkelanjutan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan profesi Advokat, dengan indikator kinerja yang transparan dan dapat diuji publik dan harus jadi momentum tahun koreksi menyeluruh bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh rantai pengawasan organ negara yang selama ini kurang efektif dan efisien serta memperkuat kolabarasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem nasional yang jauh dari segala penyimpangan.(*)

Baca Juga:

• Kakanwil Kemenkum Sumut Serahkan Penghargaan Pegawai Teladan dan Apresiasi Prestasi KI
• Melihat dari Dekat Sosok Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M. Si

Baca Juga:

• Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dr.Ronald: Kontrak Pengadaan Internet Dinas Kominfo tak Bermasalah dan Tergolong Efisien
• Nakes Dipolisikan Kapus Penuhi Panggilan, Praktisi Hukum: Kritik untuk Evaluasi Jangan Dibalas dengan Laporan Pidana

Kakanwil Kemenkum Sumut Serahkan Penghargaan Pegawai Teladan dan Apresiasi Prestasi KI

Melihat dari Dekat Sosok Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M. Si

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dr.Ronald: Kontrak Pengadaan Internet Dinas Kominfo tak Bermasalah dan Tergolong Efisien

Nakes Dipolisikan Kapus Penuhi Panggilan, Praktisi Hukum: Kritik untuk Evaluasi Jangan Dibalas dengan Laporan Pidana

Rp175 Juta Dipersoalkan di Ruang Sidang: PH Nur Erdian Sebut Bukan Success Fee Tapi Maintenance Cost

Lima Menit di Ruang Sidang, JPU Smartboard Tebing Tinggi Tetap pada Tuntutan