Penindakan Naik, Pengawasan Negara Runtuh

Memasuki Tahun 2026, negara harus menempatkan pangan, energi, dan lingkungan sebagai isu keamanan nasional. Dibutuhkan orkestrasi lintas kementerian Pertanian, Perdagangan, ESDM, KLHK, BPOM, Bea Cukai, Perpajakan serta reformasi berkelanjutan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan profesi Advokat, dengan indikator kinerja yang transparan dan dapat diuji publik dan harus jadi momentum tahun koreksi menyeluruh bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh rantai pengawasan organ negara yang selama ini kurang efektif dan efisien serta memperkuat kolabarasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem nasional yang jauh dari segala penyimpangan.(*)

Baca Juga:

• Diduga Kebal Hukum, Bangunan Tanpa PBG di Jalan Karya Amal Tetap Berdiri Megah Meski Pernah Ditindak Satpol PP
• Ibu Terdakwa: Ya Allah…Anakku Tidak Bersalah, Ya Allah!

Baca Juga:

• Gunakan Dokumen Kependudukan Palsu, WN India Dihukum 30 Bulan
• Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan Borong Prestasi Pada Gebyar Kampus INSAN Binjai

Diduga Kebal Hukum, Bangunan Tanpa PBG di Jalan Karya Amal Tetap Berdiri Megah Meski Pernah Ditindak Satpol PP

Ibu Terdakwa: Ya Allah…Anakku Tidak Bersalah, Ya Allah!

Gunakan Dokumen Kependudukan Palsu, WN India Dihukum 30 Bulan

Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan Borong Prestasi Pada Gebyar Kampus INSAN Binjai

Soroti Kasus Penjual Es dan MBG, YouTuber Abah Safwan Khayat Sebut Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Pilkada Diwakilkan DPRD Dinilai Inkonsitusional dan Sarat Transaksi Politik