POSMETRO MEDAN-Bones Sihombing (70) warga Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir mengeluhkan betapa buruknya infrastruktur di bawah kewenangan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
"Tidak ada gunanya kami memenangkan politisi pada Pemilu lalu. Tetapi juga tidak menyesal. Sebab, menyesal tiada guna," ujar Sihombing, Jumat (19/6/2026) seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim Facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 21 Juni 2026.
Baca Juga:
Dijelaskan, pada Pilkada 2024, mayoritas penduduk memenangkan Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut.
Bupati, Vickner Sinaga juga, kata dia, ikut menjadi pemenang.
Baca Juga:
Namun, katanya lagi, manfaat yang dirasakan masyarakat hingga saat ini nihil.
"Tidak ada manfaat bagi rakyat memilih Bobby jadi Gubernur dan Vickner jadi Bupati. Tetap saja jalan hancur," gerutu Bones Sihombing.
Pun anggota legislator dari tingkat kabupaten hingga pusat, tak terlihat punya konstribusi nyata.
"Masyarakat cuma jadi korban politik. Korban buaian angin sorga. Kalau saya menang, akan begini dan begitu. Setelah menang, seakan tak peduli. Faktanya, tiada pembangunan. Padahal, rakyat bayar pajak," ujar Bones Sihombing.
Dijelaskan, khusus ruas jalan provinsi, akses hancur mencapai 18 Kilometer. Sedangkan ruas jalan kabupaten dan desa hampir semua berantakan.
"Bila tamu atau sanak famili dari luar daerah berkunjung, pasti bersungut-sungut. Enggak disangka sedemikian lantak. Makanya, tidak ada mobil angkot masuk kecuali milik teman sekampung."
Dia merinci, sebagian permukaan jalan tinggal tanah dan lainnya berupa batu padas. Tetapi, namanya tetap jalan provinsi. Bentuknya juga beraneka hingga berlobang dan curam.
"Petani di daerah ini gigih. Lahan dikelola produktif. Sekarang lagi panen jagung. Nanti berganti kakao, cabe, durian dan lainnya," kata Bones Sihombing.
Dampak kerusakan jalan, harga jual hasil tani minimal lebih rendah Rp200 per kilo dibanding di jalan bagus. Berapa banyak kerugian diderita petani?
"Sepertinya, kami bakal apatis terhadap politisi. Pura-pura baik ketika ada maunya. Sudah 7 tahun jalan berantakan," tandas Bones Sihombing.
Anggota DPRD Sumut, Alfriansah Ujung mengaku kebutuhan masyarakat itu sudah disuarakan ke pemerintah.
"Sudah disetujui eksekutif. Namun dipangkas pemerintah pusat dengan dalih efisiensi," kata Alfri.
Khusus jalur itu, sebut legislator dari PDI Perjuangan, menjadi perhatiannya. "Akan terus disuarakan bersama anggota dewan Dapil."***
Tags
beritaTerkait
komentar