GERBRAK Gelar Aksi, Desak KPK Panggil Gubernur Sumut Bobby dan Buka Kasus Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian

POSMETRO MEDAN,Jakarta– Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) menggelar aksi demonstrasi di tiga titik strategis, yakni Gedung KPK RI, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung RI pada Rabu (30/7).

Aksi ini menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. GERBRAK juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengumumkan kepada publik siapa pimpinan KPK yang tidak menandatangani surat panggilan tersebut.

Koordinator Lapangan GERBRAK, Ariswan, dalam orasinya menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baca Juga:

• GEMUR-SUMUT Kembali Gelar Aksi di Kejati Sumut, Desak Usut Dugaan Ketidaksesuaian Anggaran Kecamatan Huristak Padang Lawas
• Kemenag Batu Bara Juara di MTQ KORPRI VIII Sumatera Utara 2026

"Kami mendesak KPK segera memanggil Gubernur Sumut untuk diperiksa secara serius. Jika bersalah, tindak tegas. Jika tidak bersalah, buktikan dengan transparansi," ujarnya di depan Gedung KPK RI.

Dalam aksi tersebut, GERBRAK membacakan tujuh poin tuntutan. Salah satunya meminta KPK membuka kembali kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang juga menyeret nama Baharuddin Siagian, kini menjabat Bupati Batu Bara.

Baca Juga:

• Massa Aksi Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Mark-Up 649 Unit Contactor Senilai Rp2,6 M
• Kuasa Hukum Bambang Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Kejanggalan Surat Tugas

GERBRAK menyoroti laporan BPK RI terkait kerugian negara miliaran rupiah di Pemkab Batu Bara, termasuk dugaan penyimpangan proyek di Dinas PUTR senilai Rp7,1 miliar serta temuan Rp1,7 miliar dalam proyek gedung dan bangunan TA 2024 saat Baharuddin menjabat Kadispora.

Azmi Hadli, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), menambahkan bahwa KPK harus berani memeriksa Gubernur Sumut. "Kadis PUPR berada di bawah Gubernur, dan sebelumnya menjabat di Kota Medan saat Bobby masih menjadi wali kota. Jika ada indikasi keterlibatan, jangan tunggu tekanan publik untuk bertindak," tegasnya.

Perwakilan GERBRAK diterima oleh Suhendar dari Biro Humas KPK, yang berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan. Di Mabes Polri, Iptu Baginda menerima laporan GERBRAK dan menyatakan akan meneruskannya ke Bareskrim.

Sementara di Kejaksaan Agung RI, Amrul Ihlasul dari PAM Dalam berjanji akan menyampaikan aspirasi GERBRAK kepada pimpinan Kejaksaan.

Usai aksi di tiga lokasi, massa GERBRAK membubarkan diri dengan tertib. Namun, Ariswan menegaskan perjuangan mereka belum berhenti. "Kami datang karena cinta pada negeri ini. Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar," pungkasnya.(Tim/Red)

GEMUR-SUMUT Kembali Gelar Aksi di Kejati Sumut, Desak Usut Dugaan Ketidaksesuaian Anggaran Kecamatan Huristak Padang Lawas

Kemenag Batu Bara Juara di MTQ KORPRI VIII Sumatera Utara 2026

Massa Aksi Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Mark-Up 649 Unit Contactor Senilai Rp2,6 M

Kuasa Hukum Bambang Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Kejanggalan Surat Tugas

Massa Mahasiswa Nommensen Kecam Kehadiran Rektor di Gedung Dewan

PH Rasiah Sukanthan: "Klien Kami Tidak Disebut dalam Kesaksian"