Dispen Humbahas Labrak Perpres Pengadaan Barang Jasa Konstruksi

Ditanya apa tidak mengangkangi perpres Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menjamin uang muka, sedangkan kontrak hanya memperbolehkan mengambil termen

Plt Kadis Pendidikan selaku PPK Dispen Martahan Panjaitan hanya mengalihkan kepada kelompok kerja (Pokja) yakni Panitia pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi Global, UNDP Siap Dukung Pengelolaan Sampah Dan Digitalisasi
• Rico Waas Ajak Australia Investasi dan Perkuat Kerja Sama Pendidikan

"Terkait aturan regulasi yang mengatur, silahkan tanyakan kepada PPBJ agar lebih jelas aturanya biar jangan salah salah nanti," ujarnya sembari mengakhiri.

Untuk diketahui, regulasi dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga:

• Pakek Narkoba, Residivis yang Beraksi Pakai Sepeda Motor Pribadi
• Dua Pelaku Begal Pelajar Binjai Beraksi Secara Mobile di Jalanan

Dalam Perpres uang muka konstruksi diatur dalam Pasal 29, yang menyatakan bahwa untuk paket pengadaan dengan nilai kontrak sampai dengan Rp200 juta, pelaku UMKM dapat memperoleh uang muka minimal sebesar 50% dari nilai kontrak.

Selain itu, Perpres ini juga mengatur bahwa uang muka maksimal yang dapat diberikan adalah 30% dari nilai kontrak untuk proyek pemerintah, dan dapat dinegosiasikan untuk proyek swasta. (Ter)

Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi Global, UNDP Siap Dukung Pengelolaan Sampah Dan Digitalisasi

Rico Waas Ajak Australia Investasi dan Perkuat Kerja Sama Pendidikan

Pakek Narkoba, Residivis yang Beraksi Pakai Sepeda Motor Pribadi

Dua Pelaku Begal Pelajar Binjai Beraksi Secara Mobile di Jalanan

Pelantikan Pengurus FORWAKA Medan: Ketua Forwaka Sumut Irfandi Berharap Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Penegak Hukum

Wali Kota Medan Rico Waas Dorong Warga Medan Tolak Judol