Pemeriksaan Interim LKPD Se- Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh undang-undang, di antaranya menentukan objek pemeriksaan untuk audit laporan keuangan yang bersifat mandatory, melakukan pemeriksaan kapan saja dan terhadap aspek apa pun yang menggunakan dana APBD, serta meminta keterangan dan dokumen dari seluruh unit kerja termasuk BUMD.

Melalui sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca Juga:

• Walikota Medan Tegaskan Komitmennya Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemda
• BPKP Temukan Kerugian Negara Akibat Kredit Fiktif Bank Mandiri Rp30 Miliar

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Kota Binjai Nelly Rossa Hasibuan, S.STP. MM., para perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, serta stafBPKPD dan Inspektorat Kota Binjai ( Oji )

Baca Juga:

• Bupati dan Wabup Sergai Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI
• Rico Waas Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD Se-Sumut

Walikota Medan Tegaskan Komitmennya Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemda

BPKP Temukan Kerugian Negara Akibat Kredit Fiktif Bank Mandiri Rp30 Miliar

Bupati dan Wabup Sergai Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI

Rico Waas Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD Se-Sumut

Terima LHP BPK TA 2025, Pemko Binjai Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Opsss...BPK Temukan Proyek Underpass HM Yamin Medan Ada Kerugian Negara