POSMETRO MEDAN -Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Utara (Sumut) menggereduk Kantor Gubernur Sumut, Kamis (9/4/2026). Kedatangan massa ini bukan tanpa alasan, mereka membawa rapor merah terkait amburadulnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai proyek di Sumut.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menyoroti tajam insiden maut di proyek Islamic Center Medan. Ketua KSPSI AGN Sumut ,T.M. Yusuf, dengan nada tinggi mengecam minimnya tanggung jawab pemerintah dan pelaksana proyek terhadap nyawa pekerja.
Baca Juga:
Yusuf membeberkan fakta miris di lapangan. Menurutnya, tewasnya seorang pekerja di proyek megah Islamic Center Medan diduga kuat akibat standar K3 yang abal-abal. Lebih menyakitkan lagi, pihak perusahaan disebut hanya memberikan uang santunan yang dianggap tidak manusiawi.
Baca Juga:
"Tewasnya pekerja di proyek Islamic Center Medan diduga kuat akibat standar K3 kurang memadai. Masa perusahaan cuma kasih biaya Rp 500 ribu? Sangat tidak layak! Kami minta keadilan dan pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar basa-basi," tegas Yusuf di sela-sela audiensi.
Tak hanya soal Islamic Center, massa buruh juga membongkar "borok" pengusaha dan penegak hukum di Sumut. Ada tiga poin utama yang mereka suarakan.Tragedi Islamic Center Menuntut pertanggungjawaban penuh atas jatuhnya korban jiwa akibat buruknya standar K3.

Kedua Dosa PT Hugo. Massa mendesak penyelesaian masalah di PT Hugo. Buruh yang sudah mengabdi lebih dari 30 tahun merasa dikhianati karena kutipan BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan ke kantor BPJS, ditambah lagi tunggakan gaji selama 3 hingga 4 bulan.
Dan yang terakhir Kinerja Polda Sumut. Buruh mengkritik lambannya proses hukum di Polda Sumut, terutama terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan anggota KSPSI yang hingga kini jalan di tempat.
Menanggapi tensi tinggi dari massa buruh, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut, Ir. Yuliani Siregar, yang hadir didampingi Sekertaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut, Gibson Panjaitan mencoba meredam suasana. Yuliani mengklaim bahwa pihaknya sudah mulai bergerak menindaklanjuti tuntutan tersebut.
"Sudah ditindaklanjuti semuanya. Namun, untuk kasus di PT Hugo, kami perlu pendataan ulang karena saya baru menjabat sebagai Kadis," dalih Yuliani.
Terkait insiden maut di Islamic Center, Yuliani mengaku pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar kasus tersebut tidak dibiarkan menguap begitu saja.
"untuk yang Islamic Center, kami sudah berkoordinasi dengan Pemko Medan, agar itu tidak dilanjuti," ucapnya
Pantauan di lokasi, meski audiensi sempat berlangsung alot, puluhan buruh tetap berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak pekerja dipenuhi dan standar keselamatan kerja tidak lagi dianggap remeh oleh pengembang proyek di Sumatera Utara. (Dam)
Tags
beritaTerkait
komentar