POSMETRO MEDAN, Rantauprapat – Publik Bumi Ika Bina En Pabolo diguncang kabar panas. Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, resmi digugat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat.
Ironisnya, dalam sidang perdana yang digelar Senin (11/05/2026), sang orang nomor satu di Labuhanbatu tersebut justru mangkir dari panggilan hijau.
Gugatan yang terdaftar dengan nomor registrasi 66/Pdt.G/2026/PN Rap ini dilayangkan oleh mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dr. Raja Lontung Mahmud Ritonga.
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum SAROHA & PARTNER, Joni Sandri Ritonga, SH, dr. Raja menuntut keadilan atas tindakan Bupati yang dianggap melanggar hukum.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Rantauprapat, Hasril, S.H., membenarkan adanya perkara panas tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan, ia mengungkapkan bahwa kursi tergugat kosong melompong pada agenda pemeriksaan awal.
"Hari ini sidang perdana, namun pihak tergugat ataupun perwakilannya tidak hadir. Perlu dicatat, dalam perkara ini hanya ada satu pihak yang digugat, yaitu Bupati Labuhanbatu," tegas Hasril di PN Rantauprapat, Senin (11/05/2026).
Hasril menjelaskan bahwa akar sengketa ini bermuara pada kebijakan Bupati yang mencopot dr. Raja Lontung Ritonga dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan. Akibat ketidakhadiran pihak Bupati, majelis hakim terpaksa menunda persidangan hingga 21 Mei 2026.
Ketidakhadiran Hj. Maya Hasmita atau perwakilannya memicu reaksi keras dari tim hukum penggugat. Joni Sandri Ritonga, SH mengaku sangat menyayangkan sikap Bupati yang seolah tidak menghormati lembaga peradilan.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati Labuhanbatu. Sebagai pejabat publik, seharusnya beliau memberikan contoh yang baik dalam menghormati proses hukum," cetus Joni kepada media dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa kehadiran di persidangan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kepatuhan terhadap asas equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Langkah dr. Raja Lontung tampaknya tidak main-main. Selain melayangkan gugatan perdata di PN Rantauprapat, Joni Sandri Ritonga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Strategi "serangan dua arah" ini menunjukkan keseriusan penggugat dalam melawan keputusan Bupati yang dianggap cacat hukum.
Tim hukum memastikan akan mengawal kasus ini hingga mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht). (HBB)
Posmetro Medan , Binjai Saya menilai korupsi yang di lakukan oleh pejabat maupun yang lain adalah tindakan yang merugikan negara secara
Politik 16 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Rantauprapat Publik Bumi Ika Bina En Pabolo diguncang kabar panas. Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, resmi digugat a
Sumut 33 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Aktivis yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Revolusi Sumatera Utara (PPRSU) resmi melaporkan dugaan tindak pida
Sumut 37 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai kegiat
Sport 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, secara resmi menutup Kejuaraan C
Sport 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Dalam upaya menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi menggelar Job Fair untuk pertam
Sumut 2 jam lalu
Polisi Buru Jejak Pelaku Begal Pelajar SMA 5 Binjai.
Kriminal 4 jam lalu
Prof Arida Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya
Profil 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Taxpayer Award dari Direktorat Jend
Bisnis 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat budaya antikorupsi secara masif di berbagai lini kehidupan masyar
Medan 4 jam lalu