Mantan Kepala BAIS Kritik Penahanan Pejabat KSOP Belawan, Kalau Korupsi PNBP Kenapa Bukan Pelindo yang Diperiksa

POSMETRO MEDAN– Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, melayangkan kritik keras terhadap langkah Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang menahan mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan berinisial RVL beserta tiga mantan pejabat KSOP lainnya.

Soleman mempertanyakan secara gamblang dasar hukum, alat bukti, hingga keabsahan perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa dalam melakukan penahanan tersebut.

Sebagai informasi, RVL bersama tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Baca Juga:

• Kompak dan Solid, Kapolres Simalungun dan Kajari Dukung Komitmen Penanganan Perkara Pidana Tanpa Transaksional
• Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Selasa (26/5/2026).

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini membedah pokok perkara yang dituduhkan. Menurut Soleman, pihak kejaksaan keliru dalam memahami regulasi mengenai kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan di pelabuhan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Serahkan Penghargaan ZI dan Pelayanan Prima kepada Satker Berprestasi
• Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati Sumut

"Setelah saya lihat lebih lanjut, yang dituduhkan adalah korupsi, tapi yang dibicarakan itu kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan. Aturannya, setiap kapal masuk ke daerah pemanduan memang wajib menggunakan pandu. Tapi pertanyaannya, kapan mulai bayar?" ujar Soleman dengan nada tinggi kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa pembayaran jasa pemanduan baru berlaku jika petugas pandu sudah naik ke atas kapal.

"Dia sudah masuk itu, mulai bayar kapan? Mulai bayar kalau pandu itu naik. Kalau pandu naik, baru dia bayar. Kalau pandu tidak naik, ya tidak bayar. Itu satu. Lalu, kalaupun bayar, ke siapa bayarnya? Ya ke Pelindo," cetus Soleman.

Soleman menegaskan bahwa KSOP bukanlah pihak yang menerima pembayaran jasa pemanduan tersebut, melainkan PT Pelindo selaku operator pelabuhan. Oleh sebab itu, ia menilai kejaksaan salah alamat jika justru menyasar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KSOP.

"Bukan kepada KSOP. Lalu kalau tidak bayar, kenapa kok KSOP yang ditanya? Padahal pembayarannya harusnya kepada Pelindo yang menerima. Jadi kalau kapal-kapal ini setelah pandu naik lalu membayar, siapa yang menerima? Pelindo. Nah sekarang, kok tanya mereka (KSOP)? Wah, pengawasan mereka," tukasnya.

Kompak dan Solid, Kapolres Simalungun dan Kajari Dukung Komitmen Penanganan Perkara Pidana Tanpa Transaksional

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Kapolda Sumut Serahkan Penghargaan ZI dan Pelayanan Prima kepada Satker Berprestasi

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati Sumut

Melihat dari Dekat Sosok Irjen Pol. (Purn) Arman Depari

Demi Pertahankan Keharmonisan Rumahtangga, Kejaksaan Lakukan Restoratif Justice Terhadap Pasutri