Mantan Kepala BAIS Kritik Penahanan Pejabat KSOP Belawan, Kalau Korupsi PNBP Kenapa Bukan Pelindo yang Diperiksa

POSMETRO MEDAN– Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, melayangkan kritik keras terhadap langkah Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang menahan mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan berinisial RVL beserta tiga mantan pejabat KSOP lainnya.

Soleman mempertanyakan secara gamblang dasar hukum, alat bukti, hingga keabsahan perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa dalam melakukan penahanan tersebut.

Sebagai informasi, RVL bersama tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Jasa Pandu KSOP Belawan Ditunda, Hakim Sentil JPU soal Kehadiran Saksi
• Polisi Bekuk Maling Kabel Anti Petir Milik Stasiun Radio Pantai Sibolga

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Selasa (26/5/2026).

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini membedah pokok perkara yang dituduhkan. Menurut Soleman, pihak kejaksaan keliru dalam memahami regulasi mengenai kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan di pelabuhan.

Baca Juga:

• Dr.Ricky Syaputra Wakili Kajati Sumut Dr.Ricky Syaputra Kepala BPKP Sumut
• Wakajatisu Penguji di Seminar Hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Di BPSDM Sumut

"Setelah saya lihat lebih lanjut, yang dituduhkan adalah korupsi, tapi yang dibicarakan itu kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan. Aturannya, setiap kapal masuk ke daerah pemanduan memang wajib menggunakan pandu. Tapi pertanyaannya, kapan mulai bayar?" ujar Soleman dengan nada tinggi kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa pembayaran jasa pemanduan baru berlaku jika petugas pandu sudah naik ke atas kapal.

"Dia sudah masuk itu, mulai bayar kapan? Mulai bayar kalau pandu itu naik. Kalau pandu naik, baru dia bayar. Kalau pandu tidak naik, ya tidak bayar. Itu satu. Lalu, kalaupun bayar, ke siapa bayarnya? Ya ke Pelindo," cetus Soleman.

Soleman menegaskan bahwa KSOP bukanlah pihak yang menerima pembayaran jasa pemanduan tersebut, melainkan PT Pelindo selaku operator pelabuhan. Oleh sebab itu, ia menilai kejaksaan salah alamat jika justru menyasar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KSOP.

"Bukan kepada KSOP. Lalu kalau tidak bayar, kenapa kok KSOP yang ditanya? Padahal pembayarannya harusnya kepada Pelindo yang menerima. Jadi kalau kapal-kapal ini setelah pandu naik lalu membayar, siapa yang menerima? Pelindo. Nah sekarang, kok tanya mereka (KSOP)? Wah, pengawasan mereka," tukasnya.

Sidang Korupsi Jasa Pandu KSOP Belawan Ditunda, Hakim Sentil JPU soal Kehadiran Saksi

Polisi Bekuk Maling Kabel Anti Petir Milik Stasiun Radio Pantai Sibolga

Dr.Ricky Syaputra Wakili Kajati Sumut Dr.Ricky Syaputra Kepala BPKP Sumut

Wakajatisu Penguji di Seminar Hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Di BPSDM Sumut

Aspema Laksanakan Rapat Koordinasi Bersama Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Se Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Secara Virtual

Kejati Sumut Sambut Hangat Silaturahmi Forwaka Sumut, Perkuat Sinergitas Pers Dengan Insan Adhyaksa