Mantan Kepala BAIS Kritik Penahanan Pejabat KSOP Belawan, Kalau Korupsi PNBP Kenapa Bukan Pelindo yang Diperiksa

Ia menambahkan bahwa esensi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bukanlah instrumen untuk memaksakan penarikan biaya komersial, melainkan aturan demi keselamatan.

"Undang-Undang 17 itu bukan undang-undang untuk mewajibkan (pembayaran), tapi itu undang-undang keselamatan. Sehingga wajib pandu itu supaya selamat sampai tujuan, itu yang menjadi tanggung jawab para KSOP. Tapi kalau dia bayar atau tidak, itu tanggung jawabnya Pelindo," tegas Soleman.

Baca Juga:

• Kompak dan Solid, Kapolres Simalungun dan Kajari Dukung Komitmen Penanganan Perkara Pidana Tanpa Transaksional
• Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Dengan logika tersebut, Soleman menilai jika ada dugaan kerugian negara atau korupsi terkait PNBP jasa pandu, maka pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah PT Pelindo.

"Sehingga kalau dengan tujuan itu namanya korupsi, maka yang harus ditanya pertama adalah Pelindo, bukan KSOP. Oke, lalu bagaimana kok tiba-tiba KSOP yang ditanya? Ini yang jadi masalah," bebernya.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Serahkan Penghargaan ZI dan Pelayanan Prima kepada Satker Berprestasi
• Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati Sumut

Di akhir penjelasannya, Soleman menganalogikan bahwa aturan wajib pandu di wilayah perairan tidak bisa disamakan begitu saja dengan aturan wajib helm di jalan raya, karena ruang lingkupnya berkaitan erat dengan keselamatan pelayaran spesifik.

"Memang wajib pandu, tapi pembayaran terjadi apabila pandu naik. Bukan wajib pandu seperti wajib helm. Daerah wajib helm harus pakai helm, oh tidak begitu di laut," jelas Soleman.

Menurutnya, status "wajib pandu" di laut adalah bentuk peringatan bernavigasi demi aspek keselamatan teknis, bukan sekadar instrumen penarikan tarif penomoran otomatis.

"Makanya kalau di laut itu wajib, ya itu adalah warning kepada kita orang kapal; hati-hati di sini kamu harus pakai pandu supaya selamat. Nah, makanya kapalnya meminta (pandu)," pungkasnya.

Merespons kritik tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, memberikan klarifikasinya. Rizaldi menyatakan bahwa penyidik sejatinya sudah memeriksa pihak PT Pelindo selaku operator pelabuhan.

Menurut Rizaldi, General Manager (GM) PT Pelindo telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia juga menegaskan bahwa kasus ini telah melalui prosedur hukum yang valid, termasuk penghitungan kerugian keuangan negara.

Kompak dan Solid, Kapolres Simalungun dan Kajari Dukung Komitmen Penanganan Perkara Pidana Tanpa Transaksional

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

Kapolda Sumut Serahkan Penghargaan ZI dan Pelayanan Prima kepada Satker Berprestasi

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati Sumut

Melihat dari Dekat Sosok Irjen Pol. (Purn) Arman Depari

Demi Pertahankan Keharmonisan Rumahtangga, Kejaksaan Lakukan Restoratif Justice Terhadap Pasutri